jpnn.com - BEKASI - Ketentuan penghapusan guru honorer di Kota Bekasi perlu dikaji ulang. Ini seiring kebijakan pemerintah pusat menghilangkan status honorer diganti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sebab, saat ini tenaga pengajar kota tersebut didominasi honorer.
Ketua Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Bekasi, Dini Prihandiri, bahwa jika honorer dihapus maka tak ada guru yang mengajar di Kota Bekasi. Dia mencontohkan, di SMKN 5 Bekasi terdapat 60 guru, 15 di antaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 tenaga kontrak, dan 42 guru honorer.
BACA JUGA: Permintaan Revisi Nilai Rapor Ditolak, Ini Penjelasan Panitia SNM PTN
“Di Kota Bekasi 75 persen adalah guru honorer murni Perbedaan gajinya jika TKK gajinya perbulan 600 ribu tapi tak ada tunjangan dari pemkot, sedangkan honorer dihitung perjam mengajar,” ungkapnya dilansir GoBekasi (Grup JPNN.com), Jumat (6/2).
Dia menghimbau, kebijakan tersebut dapat kembali dikaji ulang karena menyangkut kesejahteraan guru honorer dan TKK.
BACA JUGA: Benarkah Soal Unas Online Lebih Sulit?
“Kebijakan yang merepotkan,” tandasnya.
Sementara itu, guru honorer SMP di Bekasi Utara, Soedarono (35) mengatakan, jika dalam proses seleksi status PPPK pihaknya gagal, maka dipastikan guru honorer kehilangan status dan pekerjaan.
BACA JUGA: UN Bukan Penentu Kelulusan, Kada tak Lagi Intervensi
“Untuk mendapatkan status PPPK kami harus melakukan tahapan seleksi dahulu. Jika tidak lulus maka kami dirumahkan. Kasian guru honorer lain harus kehilangan pekerjaan,” katanya.
Guru lain, Ustiah (26) menuturkan pasrah dengan kebijakan pemerintah tersebut.
“Pasrah sajalah, paling saya banting stirk ke pekerjaan lain, saya juga sudah mempersiapkan diri lamar ke sana-sini,” tuturnya pasrah.(sar/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SK Hasil UN Telanjangi Siswa
Redaktur : Tim Redaksi