JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun, mencak-mencak menyikapi langkah KPU Sumut yang mencoret nama Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut Tahan Mahanan Panggabean dari daftar bakal calon legislatif.
DPP Demokrat pun akan melakukan pembelaan kepada Tahan, dengan cara mengadukan kasus ini ke Bawaslu Pusat. Pasalnya, Bawaslu Provinsi Sumut belum terbentuk.
"Kita ini sedang bekerja, menyiapkan pengaduan ke Bawaslu Pusat karena Bawaslu Sumut belum ada," ujar Jhonny Allen Marbun kepada JPNN di Jakarta, kemarin (12/6).
Dia menuding KPU Sumut tidak menggunakan cara berpikir yang logis. KPU Sumut juga dicurigai punya kepentingan terselubung dengan mencoret nama Tahan.
Menurut Jhonny Allen, sulit diterima nalar jika seseorang yang masih menjadi anggota DPRD tapi ingin maju lagi menjadi calon anggota DPRD, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
Jhonny Allen tidak menampik Tahan pernah divonis setahun oleh PN Medan pada 15 Desember 2009 dalam kasus aksi unjuk rasa mendesak pembentukan Provinsi Tapanuli. KPU Sumut mencoretnya karena jeda pascamenjalani hukuman belum genap lima tahun. Namun, menurut Jhonny Allen, kasus tersebut tidak bisa menggugurkan Tahan sebagai caleg.
"Karena fakta, dia saat ini adalah anggota definitif DPRD Sumut. Masak mau maju lagi untuk jabatan yang sama dinilai tidak memenuhi syarat? Misal Anda ini sekarang ini kan wartawan aktif, masak tiba-tiba mau melamar lagi sebagai wartawan dianggap tidak memenuhi syarat? Ada apa dengan KPU Sumut?" sergah JAM, panggilan akrabnya.
Kalau toh akhirnya Tahan tetap gagal nyaleg, apakah jabatannya sebagai sekretaris DPD Demokrat Sumut juga akan dievaluasi? JAM tidak menjawab tegas.
Dia berkali-kali menyatakan, DPP Demokrat akan memperjuangkan hak politik Tahan untuk bisa ikut nyaleg. (sam/jpnn)
DPP Demokrat pun akan melakukan pembelaan kepada Tahan, dengan cara mengadukan kasus ini ke Bawaslu Pusat. Pasalnya, Bawaslu Provinsi Sumut belum terbentuk.
"Kita ini sedang bekerja, menyiapkan pengaduan ke Bawaslu Pusat karena Bawaslu Sumut belum ada," ujar Jhonny Allen Marbun kepada JPNN di Jakarta, kemarin (12/6).
Dia menuding KPU Sumut tidak menggunakan cara berpikir yang logis. KPU Sumut juga dicurigai punya kepentingan terselubung dengan mencoret nama Tahan.
Menurut Jhonny Allen, sulit diterima nalar jika seseorang yang masih menjadi anggota DPRD tapi ingin maju lagi menjadi calon anggota DPRD, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
Jhonny Allen tidak menampik Tahan pernah divonis setahun oleh PN Medan pada 15 Desember 2009 dalam kasus aksi unjuk rasa mendesak pembentukan Provinsi Tapanuli. KPU Sumut mencoretnya karena jeda pascamenjalani hukuman belum genap lima tahun. Namun, menurut Jhonny Allen, kasus tersebut tidak bisa menggugurkan Tahan sebagai caleg.
"Karena fakta, dia saat ini adalah anggota definitif DPRD Sumut. Masak mau maju lagi untuk jabatan yang sama dinilai tidak memenuhi syarat? Misal Anda ini sekarang ini kan wartawan aktif, masak tiba-tiba mau melamar lagi sebagai wartawan dianggap tidak memenuhi syarat? Ada apa dengan KPU Sumut?" sergah JAM, panggilan akrabnya.
Kalau toh akhirnya Tahan tetap gagal nyaleg, apakah jabatannya sebagai sekretaris DPD Demokrat Sumut juga akan dievaluasi? JAM tidak menjawab tegas.
Dia berkali-kali menyatakan, DPP Demokrat akan memperjuangkan hak politik Tahan untuk bisa ikut nyaleg. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Dianggap Lebih Rasional Pilih Bupati/Wako
Redaktur : Tim Redaksi