jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar terus mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Pasalnya, jika dua jenis BBM tersebut dinaikkan maka risiko inflasi akan lebih tinggi, daya beli masyarakat akan tergerus, dan sejumlah barang seperti komoditas pangan akan ikut terkoreksi.
BACA JUGA: Konon Harga BBM Pertalite Layak Naik, Kok Bisa?
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengaku keberatan jika pemerintah jadi menaikkan harga dua jenis BBM, yakni pertalite dan solar.
“Kami Fraksi PDIP sangat keberatan jika BBM dinaikkan. Itu pilihan yang tidak tepat karena akan berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat,” tegas Bendahara Megawati Institute itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
BACA JUGA: SiCepat Ekspres Berinovasi di Tengah Isu Kenaikan Harga BBM
Menurut Darmadi, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM alangkah baiknya pemerintah menghitung ulang dampak ekonomi secara keseluruhan.
"Ketimbang menaikkan BBM sebaiknya pemerintah menghitung beban fiskal yang katanya terbebani dengan susbisdi BBM,” ujar Darmadi.
BACA JUGA: Harga BBM Pertalite dan Solar Jadi Naik? Begini Kata Menteri ESDM
Menurut Darmadi, defisit APBN kita masih cukup terjaga berkat adanya windfall di mana harga komoditas kemarin ikut terkerek naik, ditambah penerimaan negara cukup kondusif.
“Semestinya ini jadi pertimbangan. Dan, limpahan penerimaan negara dari berbagai sektor termasuk komoditas sebaiknya dialihkan untuk menambah subsidi BBM,” ujar Pakar Ekonomi Kerakyatan itu.
Namun, kata dia, lain halnya jika pemerintah tetap kukuh untuk merealisasikan niatnya, yakni menaikkan harga BBM maka berbagai risiko ekonomi sulit dihindari.
“Hitung-hitungan saya, inflasi bisa di atas 8 persen. Jika dua jenis BBM ini dinaikkan maka harga komoditas dan biaya transportasi akan ikut terkerek naik,” ujar Bendahara Badiklatpus DPP PDI Perjuangan.
Jika ini terjadi, lanjut Bendahara Megawati Institute itu, stabilitas ekonomi secara keseluruhan bisa terguncang.
"Ekonomi masyarakat di bawah bakal terganggu. Kenaikan dua jenis BBM akan diikuti kenaikan harga komoditas pangan dan transportasi. Itu pasti dan tak terhindarkan,” tegas politikus PDIP itu.
Menurut Darmadi, banyak opsi yang bisa diambil pemerintah selain menaikkan harga dua jenis BBM itu.
Bisa saja, Darmadi menyarankan pemerintah memilih opsi ruang fiskal untuk kemudian diperketat.
"Ini opsi paling relevan di mana nantinya Pemerintah mesti menambah kuota untuk dua jenis BBM yang selama ini jadi konsumsi masyarakat umum,” kata dia.
Menurut Darmadi, bisa saja dari kuota saat ini sebesar 23 juta kiloliter dinaikkan kuotanya jadi 28 juta kiloliter. Jadi, artinya pemerintah harus menambah beban subsidi sebesar 5 juta kiloliter.
“Tidak masalah menambah subsidi ketimbang menghadapi risiko ekonomi yang sulit ditangani nantinya,” saran anggota Komisi VI DPR RI itu.
Yang jelas, kata dia menegaskan Fraksi PDIP meminta pemerintah untuk mengutamakan dan melindungi kepentingan rakyat dengan tidak menaikkan BBM.
“PDIP berkomitmen penuh untuk terus mengawal wong cilik dalam keadaan senang maupun susah termasuk risiko menghadapi kenaikan BBM,” tegas Darmadi.
Menurut Darmadi, PDIP akan berjuang keras agar kenaikan BBM tidak terjadi.
“Kami minta pemerintah membatalkan niat menaikkan BBM. Itu komitmen dan concern kami memastikan wong cilik tidak kesusahan,” tegas Legislator dari Dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Utara, Barat dan Kepulauan Seribu itu.
Terakhir, Darmadi mengingatkan pemerintah untuk memedomani cita-cita luhur Bung Karno yang selalu membela dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya.
“Ajaran Bung Karno tentang Marhaenisme saya kira sangat jelas tentang pentingnya melindungi dan membela kepentingan kaum lemah, yakni rakyat jelata. Pemerintah harus menjadikan ajaran Bung Karno tersebut sebagai landasan atau pijakan dalam mengambil satu keputusan termasuk keputusan menaikkan BBM,” tegas Darmadi.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari