jpnn.com, WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi kepada Tiongkok. Kali ini perlakuan tidak manusiawi terhadap etnis Uighur menjadi alasannya.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Selasa (8/10) mengumumkan sanksi pembatasan visa bagi pejabat Partai Komunis Tiongkok yang diyakini terlibat dalam penahanan dan penyiksaan warga Uighur di Provinsi Xinjiang.
BACA JUGA: Perusahaan Tiongkok Temukan Ladang Gas Besar di Wilayah Muslim Uighur
Sebelumnya, Departemen Perdagangan AS telah lebih dulu memasukkan 28 perusahaan Tiongkok ke dalam daftar hitam karena alasan yang sama. "Pembatasan visa ini menyempurnakan keputusan Departemen Perdagangan," kata Pompeo seperti dilansir Reuters.
Departemen Luar Negeri tidak menyebutkan siapa saja pejabat yang masuk dalam pembatasan visa. Namun, Sekretaris Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo diduga kuat merupakan salah satunya. Chen merupakan salah seorang anggota politbiro yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Tiongkok.
BACA JUGA: Membela Diri, Tiongkok Rilis Buku Putih Kamp Uighur
"Amerika Serikat meminta Republik Rakyat Tiongkok segera menghentikan penindasan di Xinjiang, membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang, sekaligus menyudahi upaya untuk memaksa anggota kelompok minoritas muslim Tiongkok yang tinggal di luar negeri agar pulang dan menghadapi masa depan yang tak pasti," kata Pompeo.
Di sisi lain, kebijakan konfrontasional ini diduga berkontribusi terhadap anjloknya harga saham di AS kemarin. Banyak analis yakin bahwa tindakan pemerintah AS itu semakin memperkecil peluang mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perang dagang dengan Tiongkok.
BACA JUGA: Klaim Terbaru Tiongkok soal Muslim Uighur di Xinjiang, Mudah-mudahan Jujur
Seperti diketahui, pemerintah Tiongkok dituding melakukan persekusi terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Berbagai sumber menyebutkan jutaan warga Uighur telah ditahan di kamp khusus dan mendapat perlakuan tidak manusiawi.
Tiongkok telah berulang kali membantah tudingan-tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa aktivitas di Xinjiang hanyalah program deradikalisasi dan sekolah vokasi. Beijing bahkan beberapa kali mengajak jurnalis dan pemantau asing melihat langsung kondisi kamp-kamp di Xinjiang. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil