jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kinerja impresif APBN sebagai shock absorber menjadi instrumen penting melindungi rakyat dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Kinerja impresif APBN 2022 terlihat dalam defisit pada angka 2,38 persen dari target sebesar 4,5 persen serta pendapatan negara sebesar 115,9 persen dari target atau tumbuh 30,6 persen.
BACA JUGA: Ketua Banggar DPR RI Apresiasi Realisasi APBN 2022, tetapi Ada Catatan Penting
Kemudian untuk tahun 2023, Menko Airlangga mengingatkan APBN masih sebagai shock absorber untuk menjaga momentum pemulihan.
Salah satunya, dia meminta para kepala daerah dapat mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) yang menjadi faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Kagumi Inovasi Airlangga Hartarto di Golkar
"Dan, di tahun 2023 walaupun sepertiga ekonomi dunia mengalami persoalan atau krisis, Indonesia dikatakan masih cukup optimis dengan pertumbuhan, diharapkan bisa di kisaran 4,7-5,3 persen,” kata Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Esther Sri Astuti mendorong pemerintah untuk memiliki belanja yang efisien dan tepat sasaran.
BACA JUGA: Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi, Jakpreneur Integrasikan Sistem QRIS
“Seringkali program antar kementerian tumpang tindih, Program pusat daerah juga double - double. Oleh karena itu anggaran belanja selain tidak efisien juga tidak tepat sasaran,” tegas Esther, Rabu (18/1/2023).
Selain itu, ada kendala dari pencairan dana pusat ke daerah. Hal ini karena pencairan APBN selalu terlambat karena birokrasinya relatif kompleks.
“Jadi, jika pemerintah mendorong belanja fiskal yang sehat sejak awal, maka kendala tersebut harus dapat diatasi," kata Esther.
Dia menyarankan pemerintah memberikan target yang terukur seperti Key Performence Indeks (KPI).
“Seharusnya dikaitkan dengan target KPI setiap instansi misalnya tingkat kemiskinan 7 persen, tingkat pengangguran berkurang, penyerapan tenaga kerja 4 juta per tahun, dan seterusnya," ungkapnya.
Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai APBN belum mampu memulihkan ekonomi.
Menurut Uchok, sebaran APBN harus merata jika pemerintah benar-benar ingin memulihkan ekonomi nasional.
Di sisi lain, sebagai shock absorber, pendapatan APBN dari pajak juga tidak boleh membebani rakyat.
Pasalnya, APBN tahun ini sangat membebani rakyat dengan pengenaan pajak yang mencapai 70 persen dari total penerimaan negara.
Menurut Uchok, ada kekurangan dengan pendapatan Rp 2.463 triliun, namun belanja sebesar Rp 3.061 triliun.
“APBN tidak rasional, karena mereka tahu, susah mencari dana segar untuk percepat pemulihan ekonomi," katanya.
Belanja Negara secara nasional dalam APBN tahun 2023 disepakati sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun.
Menurut Uchok, pemulihan ekonomi akan bisa terlaksana jika anggaran tidak terpusat di pusat, tetapi merata ke daerah.
Pasalnya, struktur APBN dari segi pemerataan belanja Rp 814.718,5 triliun yang dikirim ke daerah, sisanya Rp 1.648.306,4 triliun dibelanjakan oleh pemerintah pusat.
“Pola ini mencerminkan tidak adanya kepercayaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Sehingga sekitar 66 persen uang berputar di Jakarta yang penduduknya 11 juta dan 33 % untuk daerah yang memiliki penduduk 265 juta jiwa," pungkas Uchok.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari