jpnn.com - WATAMPONE -- Peluang pencari kerja untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sepertinya sangat kecil. Kondisi keuangan Pemkab Bone tidak mendukung untuk mengangkat PNS baru.
APBD Bone saat ini cukup terbebani oleh belanja pegawai. Apalagi, proses pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi PNS saat ini juga masih sementara berlangsung. Dari Rp1,4 triliun APBD Bone saat ini, Rp900 miliar di antaranya habis hanya untuk membayar gaji pegawai. Hal inilah yang membuat Pemkab Bone tidak menerima CPNS jalur umum tahun lalu.
BACA JUGA: Polisi Menyebar, Geng Motor Menghilang
Bupati Bone, Andi Fahsar Padjalangi, mengakui, Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Bone tahun ini sudah mencapai Rp1,4 triliun. Sayangnya, kata dia, Rp 900 miliar dari jumlah itu digunakan untuk menggaji para pegawai.
Praktis, kata bupati, hanya sekira Rp 500 miliar lebih yang bisa digunakan untuk biaya pembangunan dan sektor lainnya.
BACA JUGA: Pencarian 4 Korban Perahu Tenggelam di Larantuka Sampai Senin
"Kalau posisi belanja pegawai yang menjadi persyaratan, maka tidak akan ada pendaftaran PNS," jelas Andi Fahsar seperti yang dilansir FAJAR (Group JPNN.com), Sabtu (19/4). (hdr/kas)
BACA JUGA: Empat Korban Perahu Tenggelam di Larantuka Masih Dicari
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Korban Insiden Perahu Tenggelam di Larantuka Belum Ditemukan
Redaktur : Tim Redaksi