Ini terlihat dari tata kelola pemerintahan yang kerap terjadi inefisiensi. Sebut saja gemuknya birokrasi, korupsi yang merajalela dan pembangunan infrastruktur tersendat akibat belanja pegawai.
"Meski demikian sudah ada perubahan. Walaupun perubahan itu belum semuanya dapat dirasakan masyarakat," kata Azwar dalam keterangan persnya, Selasa (28/8).
Lanjutnya, saat ini terdapat tiga masalah yang saling terkait dalam tubuh pemerintahan: birokrasi yang tidak efisien (gemuk); korupsi merajalela; dan anggaran infrastruktur yang kecil.
"Birokrasi yang gemuk harus dibuat ramping dan efisien. Korupsi harus diberantas dan anggaran untuk infrastruktur harus ditambah. Pemberantasan korupsi sudah mulai ada perbaikan dengan meningkatnya IPK," tuturnya.
Dijelaskan Azwar, reformasi birokrasi bertujuan meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan perbuatan dan kebijakan dan sinergi antar pemerintah, meningkatkan efektifitas dan produktifitas pemerintahan serta pengurangan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk pengurangan dalam korupsi.
"Memang kemauan masyarakat "larinya" lebih kencang dibanding jalannya reformasi birokrasi itu sendiri. Karena itu semua pihak, termasuk dari media massa harus mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi," tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Dalami Peran Rusli Zainal
Redaktur : Tim Redaksi