jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar melalui MyPertamina dinilai belum tepat.
Pasalnya, masih banyak kelas menengah yang kesulitan dalam mengakses MyPertamina karena disebabkan berbagai hal, seperti tidak memiliki gadget, beli paket data.
BACA JUGA: Selain MyPertamina, Beli Pertalite dan Solar Bisa Dilakukan dengan Cara Ini
Pada intinya pemerintah ingin membatasi alokasi BBM subsidi, tapi dilakukan ditiming yang kurang pas. Tentu ada cost tambahan yang dibebankan ke konsumen," ujarnya Bhima saat dikonfirmasi, Rabu (29/6).
Selain itu, masih belum ada kejelasan seleksi kendaraan yang berhak mendapat Pertalite langsung berkorelasi dengan pendapatan tiap anggota keluarga, sementara ada masyrakat yang membeli mobil baru untuk menghidupi keluarga.
BACA JUGA: Daftar 11 Wilayah yang Wajib Pakai MyPertamina untuk Beli Pertalite
"Bisa jadi mobil baru yang dibeli untuk disewakan bukan pemakaian pribadi melainkan menggunakan skema cicilan. Variabel ini perlu dipahami Pertamina. Jangan sampai yang berhak beli BBM subsidi, tapi dianggap orang mampu," ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Bima, dalam mengatur pembatasan pembelian BBM agar lebih tepat sasaran perlu adanya sinkronisasi data dari berbagai kementerian atau lembaga.
BACA JUGA: Pertamina Terapkan Teknologi Digital untuk Pastikan BBM & LPG Subsidi Tepat Sasaran
"Sinkronisasi harusnya dilakukan kalau mau BBM subsidi tepat sasaran, misalnya men-sinkronisasi dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos dan data UMKM skala mikro yang berhak mendapatkan Pertalite," katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui PT Pertamina akan menerapkan aturan baru pembelian BBM khusus penugasan (JBKP) atau BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar
Per 1 Juli 2022, masyarakat yang ingin mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Solar harus terdaftar di sistem MyPertamina. (mcr28/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari