JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai pembangunan deep tunnel (terowongan raksasa) di DKI Jakarta sarat dengan konflik kepentingan. Terlebih lagi, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menolak proyek deep tunnel yang digagas Gubernur DKI, Joko Widodo alias Jokowi itu.
Wakil Ketua Komisi D (bidang pembangunan) DPRD DKI Jakarta Zainudin menegaskan, penolakan Kemen PU terhadap deep tunnel cukup berlasan. "Bagus kalau Kemen PU menolak, sebab deep tunnel itu belum jelas kajiannya, kalau itu nggak kuat nahan air bagaimana? Lalu efektifitasnya tidak jelas untuk mengendalikan banjir," ujarnya, Kamis (9/5).
Rencana pengendalian banjir, kata Zainudin, harus disesuaikan kondisi tata ruang dan kondisi tanah Jakarta. Karenanya Gubernur Jokowi disarankan tetap fokus melanjutkan program pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall).
"Deep tunnel itu hanya untuk Kali Ciliwung. Biayanya sangat besar, faktor teknisnya juga harus matang, urusan banjir bukan cuma di Ciliwung. Masih terdapat 12 sungai di Jakarta yang juga bikin banjir, itu dinormalisasi dulu," tandas politisi Golkar itu.
Menanggapi persoalan itu, pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan, ada benturan kepentingan antara Jokowi dengan Kemen PU terkait proyek deep tunnel. Terlebih, sebelumnya Jokowi sempat menghambat rencana pembangunan enam ruas jalan tol yang diinisiasi Kemen PU dan kemudian menggulirkan ide deep tunnel.
"Sebenarnya secara teknis, deep tunnel memang dipaksakan. Kemen PU ada benarnya karena deep tunnel tidak ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. Artinya proyek itu bisa dilewatkan, apalagi anggarannya sangat besar, sekitar Rp 17 sampai Rp 22 triliun," beber dia.
Ia justru curiga antara Jokowi dan Kemen PU sama-sama memiliki kepentingan pribadi sehingga melupakan kepentingan umum. "Semacam balas dendam, tapi yang dikorbankan semua warga Jakarta. Karena yang diributkan ini orientasinya pada proyek, ada uang triliunan disitu. Sedangkan urusan drainase yang kecil-kecil, dan normalisasi waduk tidak seksi, tidak ada uang yang banyak, malah sering ribut sama masyarakat," tutur Yoga.(rul)
Wakil Ketua Komisi D (bidang pembangunan) DPRD DKI Jakarta Zainudin menegaskan, penolakan Kemen PU terhadap deep tunnel cukup berlasan. "Bagus kalau Kemen PU menolak, sebab deep tunnel itu belum jelas kajiannya, kalau itu nggak kuat nahan air bagaimana? Lalu efektifitasnya tidak jelas untuk mengendalikan banjir," ujarnya, Kamis (9/5).
Rencana pengendalian banjir, kata Zainudin, harus disesuaikan kondisi tata ruang dan kondisi tanah Jakarta. Karenanya Gubernur Jokowi disarankan tetap fokus melanjutkan program pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall).
"Deep tunnel itu hanya untuk Kali Ciliwung. Biayanya sangat besar, faktor teknisnya juga harus matang, urusan banjir bukan cuma di Ciliwung. Masih terdapat 12 sungai di Jakarta yang juga bikin banjir, itu dinormalisasi dulu," tandas politisi Golkar itu.
Menanggapi persoalan itu, pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan, ada benturan kepentingan antara Jokowi dengan Kemen PU terkait proyek deep tunnel. Terlebih, sebelumnya Jokowi sempat menghambat rencana pembangunan enam ruas jalan tol yang diinisiasi Kemen PU dan kemudian menggulirkan ide deep tunnel.
"Sebenarnya secara teknis, deep tunnel memang dipaksakan. Kemen PU ada benarnya karena deep tunnel tidak ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. Artinya proyek itu bisa dilewatkan, apalagi anggarannya sangat besar, sekitar Rp 17 sampai Rp 22 triliun," beber dia.
Ia justru curiga antara Jokowi dan Kemen PU sama-sama memiliki kepentingan pribadi sehingga melupakan kepentingan umum. "Semacam balas dendam, tapi yang dikorbankan semua warga Jakarta. Karena yang diributkan ini orientasinya pada proyek, ada uang triliunan disitu. Sedangkan urusan drainase yang kecil-kecil, dan normalisasi waduk tidak seksi, tidak ada uang yang banyak, malah sering ribut sama masyarakat," tutur Yoga.(rul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wisata Makan Jeruk dengan Kulitnya
Redaktur : Tim Redaksi