jpnn.com, BANYUWANGI - Pemkab Banyuwangi, Jatim membuat sistem pelaporan berbasis online untuk warga terdampak covid-19 yang belum menerima skema bantuan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, pun kabupaten.
Warga bisa melaporkan dirinya atau melaporkan tetangga atau warga lain yang dinilai perlu bantuan.
BACA JUGA: Ada Pertempuran Lawan Corona di Rumah Dinas Pak Ganjar: Modar Kowe!
"Kami meminta semua desa membuka layanan untuk complain orang yang tidak masuk. Mereka yang tidak sempat laporan ke desa tinggal pencet saja 112," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Dia meminta masyarakat yang merasa berhak tetapi belum mendapatkan bantuan untuk datang ke kantor desa atau kantor camat. Jika sudah lapor tetapi belum tertampung masyarakat bisa telepon ke hotline 112 untuk melapor.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jemaah Ijtimak Ulama Gowa Mana Suaranya? Jenazah ABK WNI di Kapal Tiongkok
"Selama NIK-nya disebutkan kita klik di smart kampung langsung keluar. Oh ini pernah dapat, ini belum dapat dan seterusnya," jelasnya.
Anas menyebut pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan Pemkab Banyuwangi telah menyalurkan berbagai skema bantuan.
BACA JUGA: Bamsoet Kembali Berikan Bantuan Sembako ke Pengemudi Bajaj
Semuanya menjangkau 193.000 kepala keluarga (KK) yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Banyuwangi.
Jumlah penerima bantuan melebihi DTKS alias sudah memasukkan warga terdampak non-DTKS.
Menurutnya, semua data terintegrasi dalam sistem Smart Kampung dalam bentuk nama dan alamat.
”Semua yang ada di DTKS sudah dibagi habis dengan program keroyokan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, bahkan kuotanya berlebih, sehingga warga terdampak non-DTKS juga sudah masuk,” ujarnya.
Anas mengatakan, dalam situasi pandemi ini, perjalanan data bersifat dinamis. Pasti ada warga terdampak non-DTKS yang belum masuk skema bantuan.
Misalnya, ada warga yang hari ini masih punya sumberdaya ekonomi, bisa dimungkinkan dua pekan lagi sudah kesulitan.
Selain itu skema bantuan juga turun tak bersamaan. Anas menyebut ini tak menutup kemungkinan munculnya protes dari warga yang tak mengerti sumber bantuan yang didapat dan jadwal cairnya.
”Ini karena memang penyaluran bantuan memang tidak berbarengan, tapi sudah lebih dari 193.000 KK masuk skema bantuan,” ujarnya. (ngopibareng/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia