MARISA – Gorontalo Yes, menolak ibukota di Popayato. Kalimat itulah yang tertulis di spanduk yang menghiasi jalan menuju ke Kecamatan Wanggarasi dan Lemito. Penolakan besar-besaran dilakukan oleh masyarakat terkait dengan penempatan pusat ibukota.
Pantauan Gorontalo Post (JPNN Group) spanduk penolakan ibukota itu sendiri terletak di Kecamatan Wanggarasi serta memasuki Kecamatan Lemito. Spanduk itu tak lain bentuk penolakan yang dipasang langsung oleh masyarakat.
Hasyim Pakaya salah seorang masyarakat mewakili puluhan masyarakat lainnya menjelaskkan, apa yang dilakukan ini tidak lain adalah untuk pemekaran. Dimana pihaknya akan memperjuangkan pemekaran ini tetap terjadi. Namun syaratnya adalah pusat kota ditetapkan di Kecamatan Lemito.
Sejumlah pertimbangan tentang penempatan pusat ibukota di Kecamatan Lemito yakni, mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai kecamatan termasuk Kecamatan Popayato. Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dan beberapa hal lainnya. “Kami memiliki banyak SDM. Bahkan di kecamatan lain, mereka yang menjabat sebagai camat atau sekretaris camat berasal dari Kecamatan Lemito dan banyak lagi hal lainnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut kata Hasyim, jika pusat ibukota diletakkan di Kecamatan Popayato, maka masyarakatlah yang akan dirugikan. Ini dikarenakan, ada empat desa yang akan kesulitan untuk menjangkau pusat ibukota yakni Desa Bohusami, Lembah Permai, Tuwea dan Bukit Harapan dan bahkan desa-desa lainnya pula akan mengalami hal serupa. Terlebih lagi persoalan jarak untuk menuju pusat ibukota yang cukup jauh.
“Kecamatan Wanggarasi dan Lemito sampai detik ini tidak setuju dan akan menarik diri untuk pemekaran jika pusat ibukota diletakkan di Kecamatan Popayato,” tegasnya.
Tak hanya itu saja, kata Hasyim masyarakat telah menyediakan lahan kurang lebih 40 hektar di Kecamatan Lemito, tepatnya di Desa Lomuli untuk pembangunan daerah perkantoran. Bahkan menurut Hasyim yang didampingi masyarakat lainnya, sertifikat kepemilikan tenah tersebut kini telah diserahkan kepada pemerintah daerah.
Di samping itu kata Hasyim, Danny Pomanto pula sebelumnya pernah menyampaikan, bahwa untuk Kabupaten Gorontalo Barat selayaknya, Popayato dijadikan daerah perdagangan dengan alasan dekat dengan daerah tetangga serta menjadi jalur transportasi. Sedangkan untuk Kecamatan Lemito dijadikan pusat ibukota atau pemerintahan, karena dilihat dari banyaknya penduduk, mudah dijangkau atau strategis dan untuk Kecamatan Wanggarasi dijadikan sebagai daerah industri. “Inilah yang disampaikan oleh Pak Danny Pomanto ketika datang kesini pada 2011 lalu,” terangnya.
Hasyim bersama masyarakat lainnya menegaskan, pihaknya sudah tidak akan lagi menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah maupun pihak DPRD Pohuwato terkait dengan pemekaran ini. Namun jika ada langkah-langkah lain yang akan dilakukan untuk pemekaran tersebut tanpa melihat dua kecamatan ini, maka sudah barang tentu akan ada aksi besar-besaran versi masyarakat.
“Kami tak tahu kapan aksi itu akan dilakukan. Namun kami hanya berharap agar hal ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah daerah maupun DPRD Pohuwato agar kiranya bisa turun langsung menyelesaikan polemik ini. Oleh karena itu, kami dari masyarakat menyuarakkan lewat spanduk sebagai tanda penolakan terhadap pusat ibukota di Popayato,” tegasnya. (kif)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekompi Polisi Masih Amankan Lapas Kerobokan
Redaktur : Tim Redaksi