jpnn.com, TANJUNG SELOR - Pemerintah berencana melakukan rekrutmen CPNS pemda tahun 2018 mendatang.
Hanya saja, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara belum berani memastikan adanya rekrutmen CPNS tahun depan.
BACA JUGA: Pemda Ini Butuh Tambahan 2.700 PNS Baru
Kepala BKD Kaltara Muhammad Ishak mengatakan, informasi adanya pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018 belum sampai ke daerah.
“Kami sudah pernah konfirmasi soal itu (rekrutmen CPNS), tapi dari pusat juga belum berani memberikan kepastian. Jadi untuk sementara ini kita hanya menunggu saja perkembangannya seperti apa,” katanya kepada Radar Kaltara (Jawa Pos Group), Sabtu (2/12).
BACA JUGA: 3 Syarat Guru Honorer Daftar CPNS, Sungguh Berat
Kalaupun ada, kata dia, tidak serta merta langsung mengusulkan formasi karena harus melihat kondisi yang ada. Sebab, rekrutmen CPNS juga berkaitan dengan pembiayaan yang harus dikeluarkan.
“Artinya disesuaikan juga dengan keuangan di APBD kita,” sebutnya.
BACA JUGA: Pemda Wajib Bantu Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Pemilu
Namun jika dikatakan Pemprov Kaltara masih kekurangan PNS, hal tersebut dibenarkannya. Sebab, berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK), PNS di lingkungan Pemprov Kaltara masih belum dapat dikatakan ideal.
Berdasarkan perhitungan Anjab dan ABK, pemprov membutuhkan sekira 4 ribu PNS. Sementara yang ada saat ini baru 3 ribu lebih termasuk rekrutmen CPNS tahun ini. “Jadi perkiraan kebutuhan PNS Pemprov Kaltara masih 500 hingga 600 orang lagi,” ungkapnya.
Dijelaskannya, dalam penyesuaian Anjab dan ABK, BKD tentu lebih memaksimalkan abdi negara yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menurut jabatannya masing-masing.
“Percuma saja jumlahnya banyak kalau tidak dimaksimalkan. Makanya kita upayakan yang ada ini untuk bisa maksimal. Dan itu terbukti dengan apa yang sudah kita capai selama ini, di antaranya perolehan opini WTP,” bebernya.
Disinggung formasi yang dibutuhkan, dirinya menyebutkan paling banyak di bidang infrastruktur, komunikasi, dan perhubungan.
“Jika pun sudah ditentukan jatah formasinya, kita tetap mengusulkan bidang itu,” katanya.
Sebab, dalam menjalankan sesuatu harus memprioritaskan hal yang berkaitan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo sebagai bentuk dukungan dari Pemprov Kaltara. (iwk/ana)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketum PGRI: Jangan Lupakan Jasa Guru Honorer
Redaktur & Reporter : Soetomo