Belum Perlu Tambah Tentara di Papua

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto menyatakan bahwa tidak ada peningkatan status keamanan di Papua meski situasi di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya tengah bergejolak seiring adanya insiden penembakan misterius. Bahkan Djoko menegaskan, hingga saat ini tidak juga ada penambahan pasukan dari pusat untuk pengamanan di dua wilayah itu.

"Aparat di sana membutuhkan peralatan tambahan, mungkin bisa dilakukan nanti evaluasi lanjut mengenai operasional.  Tentu sangat terukur sesuai kapasitas dan ancaman yg ada. Mereka bawa senjata jadi enggak mungkin kita bawa parang," ujar Djoko di kantor Presiden Jakarta, Jumat (22/2).

Menurut Djoko, sebagian besar senjata milik kelompok pengacau di Papua itu merupakan rampasan dari aparat yang diserang pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sementara jenis senjata yang digunakan kelompok pengacau akan diketahui setelah dilakukan uji balistik ada proyektil yang ditemukan di lokasi insiden penembakan atas 8 anggota TNI dan 4 warga sipil Papua.

"Menurut BIN jumlah senjata itu tak banyak, sekitar 20 dari rampasan. Tapi orang-orrang ini adalah orang yang lahir dan hidup di situ. Mereka kuasai lapangan itulah tantangan aparat kita di lapangan. Kalau mereka sudah berbaur susah kan kita membedakan satu sama lain," jelas Djoko.

Ditambahkannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet terbatas berpesan agar tidak ada pembiaran dalam aksi kelompok separatis ini. Penegakan hukum harus segera dilaksanakan pada pihak-pihak yang terlibat. Namun Presiden juga berpesan agar jangan sampai salah sasaran.

"Presiden juga sangat mengharapkan komunitas internasional juga melihat. Setiap penegakan hukum itu dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu, yang bisa merusak upaya damai," sambungnya.

Meskipun ada peristiwa penembakan misterius, tetapi program-program  pembangunan Papua dan upaya merajut kembali kedamaiannya harus tetap dilakukan. Presiden menugaskan jajaran kementerian memiliki kerjasama khusus dengan Pemda Papua.

"Mereka (kementerian) harus lebih fokus dan konsentrasi terhadap pembangunan Papua sehingga hubungan satu sama lain di sana dapat terhubung dengan baik. Nanti ada pemerintahan daerah, kita kombinasikan sehingga upaya tadi itu tetap kita berada pada koridor-koridor yang telah ditetapkan bersama," pungkas Djoko. (flo/jpnn)