jpnn.com - JAKARTA - Tanda-tanda presiden terpilih Prabowo Subianto segera membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) hingga kini belum terlihat.
BPN disebut pemisahan Bea Cukai dan Direkorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan. Pembentukan Badan ini sebelumnya masuk dalam Asta Cita visi misi Prabowo-Gibran.
BACA JUGA: Prabowo Beri Pembekalan Calon Menteri, Hadir ST Burhanuddin & Sjafrie Sjamsoeddin
BPN direncanakan bertugas untuk meningkatkan rasio pajak. Cita-cita tersebut tentu diapresiasi dan disambut suka cita banyak pihak di tengah harapan menggenjot pendapatan negara.
Namun, saat dipanggil Prabowo untuk mengisi kabinet yang baru ke kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (14/10) kemarin, Sri Mulyani tidak tahu perihal pemisahan yang dimaksud.
BACA JUGA: Nanik S Deyang Dipanggil Prabowo, Ditugasi Mengentaskan Kemiskinan Bareng Budiman Sudjatmiko
"Enggak ada (Kemenkeu dipisah)," ucap Sri Mulyani.
Saat ditanya posisinya di kabinet mendatang, Sri Mulyani menyatakan tetap sebagai Menteri Keuangan.
BACA JUGA: Ketua AIPI: Inovasi dan Riset Kunci Masa Depan Bangsa
"Pada saat pembentukan kabinet beliau (Prabowo Subianto) meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," kata Sri Mulyani.
Sementara itu pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Yanuar Rizky menyebut rencana pembentukan BPN positif untuk keuangan negara. Yanuar meyakini BPN dapat berperan mendongkrak pendapatan negara.
Dia menilai dari sisi objektivitas tujuan pembentukan BPN sangat bagus. Paling tidak mengurangi tugas dan fungsi dari seorang Menteri Keuangan yang saat ini terlalu luas.
“Jadi, sepanjang waktu reorganisasi kelembagaannya dapat singkat konsolidasinya, akan positif bagi fokus penerimaan negara,” katanya.
Meski demikian Yanuar mengakui butuh waktu dalam membentuk sebuah kelembagaan.
Seperti diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk BPN dan sudah masuk dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Hal ini merupakan bagian dari rencana Prabowo Subianto untuk memisah Direktorat Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan.
Niatnya BPN dapat menggenjot rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau yang lebih dikenal dengan tax ratio.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan tax ratio Indonesia sempat menyentuh level 13 persen di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Namun di masa Pemerintahan Jokowi maksimum hanya 10,85 persen, tetapi rerata di bawah 10 persen. Pada 2024 tax ratio Indonesia menyentuh level terendah 8,57 persen.
BPN adalah badan baru yang direncanakan akan fokus menangani urusan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta bea dan cukai.
Dalam RKP 2025 badan ini juga akan bertugas untuk meningkatkan rasio pajak untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (gir/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siap Berkolaborasi dengan Pemerintah, FFI Mampu Produksi Susu 1 Miliar Kilogram Per Tahun
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang