jpnn.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (BEM PTMA-I) Zona 3 mengeluarkan empat ultimatum terhadap jalannya pesta demokrasi di Indonesia.
Ultimatum ini dikeluarkan BEM PTMA-I Zona 3 yang beranggotakan 26 kampus perguruan tinggi Muhammadiyah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten itu merespons jalannya pesta demokrasi dengan mencatat dalam tinta merah semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
BACA JUGA: 2 Hari Sebelum Pencoblosan, Jokowi Menaikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu
Mulai dari Anwar Usman yang telah divonis melakukan pelanggaran etik berat dan telah diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Kemudian Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya yang telah divonis melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
BACA JUGA: Menjelang Pencoblosan, Komnas HAM Imbau KPPS Tidak Minum Kopi dan Jauhi Asap Rokok
"Jalannya pemilu kali ini telah diiringi dengan banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dipastikan akan menggerus fondasi kebangsaan yang akan menjadi ancaman demokrasi ke depan," kata Presidium Nasional BEM PTMA-I Zona 3 Andi Roansyah mengawali keterangannya, Selasa (13/2).
Andi menilai situasi yang terjadi pada pesta demokrasi kali ini menunjukkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan adab dan etika yang akan mengancam masa depan demokrasi dan supremasi hukum serta terhalangnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945.
Menyikapi hal itu, kata Andi, BEM PTMA-I Zona 3 memberikan beberapa poin ultimatum:
1. Mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara dan pemerintahan untuk memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan sesuai dengan amanah konstitusi dan sumpah jabatan sebagai presiden.
2. Mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk mengawal jalannya proses demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dengan sungguh-sungguh serta berintegritas.
3. Menuntut para elite politik yang tengah berkontestasi dalam Pemilu 2024 untuk kembali kepada nilai-nilai moral kebangsaan yang bersumber dari ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
4. Memastikan presiden dan para elit politik untuk mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan yang bukan hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan semata, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia demi berjalannya proses imtegrasi bangsa yang adil dan beradab.
"Ultimatum di atas adalah ajakan moral dari kami yang tidak mempunyai kepentingan politik tertentu ataupun politik praktis," tegas Andi.
Dia juga menegaskan pihak BEM PTMA-I Zona 3 hanya mengharapkan pesta demokrasi 2024 ini menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil).
"Kesempurnaan demokrasi hanya didapat jika semua pihak menjalankan perannya dengan baik dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan," tandasnya.
BEM PTMA-I Zona 3 juga juga mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk mengawal jalannya proses demokrasi yang akan dilaksanakan pada Rabu (14/2) besok.
"Apabila dalam proses demokrasi terdapat kecurangan, kami menyerukan kepada mahasiswa dan masyarakat untuk turun ke jalan untuk mengembalikan cita-cita Reformasi 1998 dan menyuarakan ketidakadilan dalam proses demokrasi Pemilu 2024," pungkasnya. (mar1/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi