jpnn.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Indonesia (BEM RI) meminta pemerintah berani dan tegas mengatur subsidi energi.
Koordinator Pusat BEM RI Abdul Muhtar juga menyebut pemerintah harus mampu meralokasi subsidi energi menjadi anggaran yang diperlukan masyarakat miskin.
BACA JUGA: Himahbudhi Minta Pemerintah Memastikan Bansos Pengalihan Subsidi BBM Tepat Sasaran
"Alihkan subsidi dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan seperti bantuan sosial (bansos) atau Bantuan Langsung Tunai, fasilitas kesehatan, dan pendidikan agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat,” ujar Muhtar, seperti dikutip dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/9).
Menurut dia, perlu dilakukan penelitian, siapa sebenarnya mayoritas pengguna BBM bersubsidi selama ini, apakah rakyat kecil atau golongan miskin.
BACA JUGA: Antrean Mengular di Sejumlah SPBU di Jaksel, Harga BBM Naik Hari Ini?
Sebab, pemerintah menyebut BBM bersubsidi, seperti Pertalite 80 persen dikonsumsi mobil pribadi atau masyarakat menengah ke atas.
Sebaliknya, kata Muhtar, pembeli Pertalite yang membeli sepeda motor tidak lebih dari 30 persen.
BACA JUGA: Jangan Sampai Subsidi BBM Dinikmati Masyarakat Kelas Atas
Oleh karena itu, Muhtar menyatakan kenaikan harga BBM tidak dapat dihindari, demi menyelamatkan keuangan negara, apalagi dana subsidi BBM Tahun Anggaran 2022 juga akan terserap habis pada November 2022.
"Jika pemerintah mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi seperti saat ini, yang jauh berada di bawah harga keekonomian, maka pada TA 2023 yang akan datang, pemerintah diharuskan menambah anggaran Rp 198 triliun, sehingga total subsidi dan kompensasi akan mencapai Rp 700 triliun," ujarnya.
BEMI RI pun menyatakan mendukung rencana kenaikan harga Pertalite dan mengalihkan anggaran subsidi untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan kegiatan produktif.
"Alokasi anggaran subsidi energi yang sangat besar, yakni Rp 502 triliun pada Tahun Anggaran 2022 dapat dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur energi, dan sektor produktif lain yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat miskin di negeri ini," kata Muhtar.
Dia mengingatkan pemerintah perlu mengevaluasi penetapan anggaran subsidi energi yang sangat besar tersebut.
"Apalagi, sebagian besar anggaran subsidi energi itu, yakni sekitar 80 persen dinikmati masyarakat mampu atau orang-orang kaya," ucap Muhtar.
Muhtar menambahkan solusi yang mungkin bisa ditempuh pemerintah adalah meringankan beban kenaikan harga akibat inflasi yang dipicu oleh naiknya harga BBM.
"Langsung pada rakyat kecil atau rakyat miskin dengan mengalihkan anggaran yang diperoleh dari pengurangan subsidi itu pada bantuan sosial (bansos) pada rakyat miskin," tegas Muhtar. (mcr10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul