jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dikabarkan tengah menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Terkait hal itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawat menjelaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.
“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda, yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” papar Adita.
BACA JUGA: Sepeda Bakal Dikenakan Pajak? Begini Kata Dirjen Budi
Adita juga menyampaikan bahwa regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.
“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” jelas Adita.
BACA JUGA: Menpora Siapkan Draf Protokol Kesehatan Bidang Olahraga di Era New Normal
Dia juga menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” tandasnya.(chi/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA JUGA: Komunitas Sepeda Ajak Masyarakat Biasakan Gowes untuk Hidup Sehat
Redaktur & Reporter : Yessy