Sepeda Bakal Dikenakan Pajak? Begini Kata Dirjen Budi

Senin, 29 Juni 2020 – 23:17 WIB
Tren pengguna sepeda sedang meningkat semenjak pandemi corona. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Budi Setiyadi berkomentar terkait mencuatnya pemberitaan mengenai gagasan pengenaan pajak sepeda. Budi menegaskan dirinya tidak berbicara mengenai ide atau usulan adanya pajak sepeda.

Budi menjelaskan dirinya hanya mengemukakan dan memberikan penilaian bahwa penggunaan sepeda perlu diatur, mengingat kegiatan bersepeda semakin marak selama pandemi Covid-19.

BACA JUGA: Bek Timnas Indonesia Andy Setyo Gowes Sampai 60 Km Sehari

"Tidak berbicara dan juga tidak sedang melakukan kajian tentang pajak sepeda, justru kami mendorong penguna sepeda untuk mendapat perlindungan dan kemudahan dalam aktifitasnya," tutur Budi, Senin (29/6).

Pengaturan dimaksud, yakni menyangkut aspek keselamatan. Budi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh manusia.

BACA JUGA: Dirjen Perhubungan Darat Berharap Operator Bus Tidak Naikkan Tarif

Untuk itu pengaturan tentang tatacara penggunaanya bisa dilakukan dengan peraturan daerah.

Saat ini sambung Budi, kemenhub juga sedang melakukan diskusi dengan beberapa pihak terkait kemungkinan  untuk merancang peraturan menteri mengenai keselamatan pengguna sepeda.

BACA JUGA: Surat Bebas Covid-19 untuk Naik KA Jarak Jauh Diperpanjang Masa Berlakunya

"Kami masih mendiskusikan untuk merancang  peraturan menteri tentang keselamatan bagi pesepeda. Contohnya tentang tata cara penggunaan pada siang dan malam hari, kalau dipakai untuk rombongan atau konvoi serta jalur khusus untuk sepeda dan pengaturan lebih lanjut  sesuai dengan  karakter daerah," tutur Budi.

Budi mengaku pihaknya juga sudah melakukan kajian di negara-negara yang kecenderungan penggunaan sepeda meningkat untuk menghindari kontak fisik di kereta atau angkutan massal lainnya akibat pandemi COVID-19, salah satunya Jepang.

“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” tandas Budi.(chi/jpnn)


Redaktur & Reporter : Yessy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler