Bendahara Partai di Banggar DPR Harus Diganti

Kamis, 23 Februari 2012 – 16:16 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan salah satu rekomendasi penting dalam rapat konsultasi DPR, KPK dan Polri di ruang rapat Ketua DPR siang tadi adalah kesepakatan untuk dibukanya 2 ribu transaksi rekening yang mencurigakan yang berasal dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pejabat negara lainnya.

"Rapat konsultasi DPR, KPK dan Polri tadi lebih banyak membahas temuan PPATK terhadap 2 ribu transaksi mencurigakan. Tiga lembaga negara itu bersepakat dan mengeluarkan rekomendasi agar seluruh rekening yang mencurigakan itu dibuka saja," kata Aziz Syamsuddin, dalam diskusi bertema "Usut Transaksi Mencurigakan Aliran Dana Anggota DPR", di press room DPR, gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (23/2).

Ada atau tidaknya tindakan pidana korupsi atau money laundry dalam transaksi yang mencurigakan itu, lanjut Aziz, nantinya tergantung dari pengusutan yang diserahkan sepenuhnya kepada aparatur penegak hukum.

Selain mengeluarkan rekomendasi pengusutan terhadap 2 ribu transaksi mencurigakan, rapat konsultasi juga merekomendasikan agar semua fraksi yang menugaskan anggotanya di Banggar DPR tapi di kepengurusan  partai politik memegang jabatan bendahara partai untuk segera diganti.

"Bendahara partai politik yang duduk di Banggar DPR juga direkomendasikan untuk diganti," tegas politisi Partai Golkar itu.

Terkait adanya coretan hitam pada jawaban tertulis PPATK saat rapat dengan Komisi III DPR lusa, menurut Aziz coretan hitam itu terjadi karena kesalahan administrasi di PPATK.

"Yang dicoret itu adalah sejumlah temuan transaksi mencurigakan oleh PPATK yang hingga kini masih dalam proses penyelidikan dan oleh undang-undang belum diperbolehkan untuk dipublisir. Makanya mereka coret," ungkap Aziz Syamsuddin. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon Independen Sulit Bersaing

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler