jpnn.com, JAKARTA - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berharap kepengurusan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), di bawah kepemimpinan Ayub Basalamah makin gencar memberantas mafia pengiriman pekerja migran.
Ayub terpilih sebagai ketua Apjati yang baru dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Bandung, Jawa Barat pada 27-29 November kemarin.
BACA JUGA: Pekerja Migran Indonesia Disiksa Majikan, Kemenlu Panggil Dubes Malaysia
Kepala BP2MI Benny Rhamdani berharap Apjati tetap solid sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya, dalam pemberantasan mafia dan memperlakukan pekerja migran Indonesia (PMI) secara baik.
"Saya mengharapkan Pak Ayub terus berkomitmen melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal ini BP2MI, khususnya untuk pemberantasan sindikat dan memperlakukan PMI sebagai warga negara VVIP. Selain itu juga mendukung modernisasi sistem yang dicanangkan BP2MI,” ujar Benny dalam keterangannya, Senin (30/11)
BACA JUGA: Miftah Diburu Polisi, Ada yang Tahu Dia di Mana?
Menurut Benny, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Munas Apjati telah menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap keberadaan jaringan mafia yang mengambil manfaat tidak wajar dari pengiriman PMI.
"Semua pihak harus terlibat secara sinergis untuk membuat PMI mampu bersaing di pasar global, untuk melindungi hak-hak PMI, menyejahterakan PMI dan keluarganya dan menjadikan PMI duta bangsa di masyarakat internasional," tutur Benny.
BACA JUGA: Respons Yusril Ihza Mahendra Terkait Pembantaian di Sigi
Dia juga menyatakan bahwa BP2MI memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menyatakan perang terhadap sindikat pengiriman PMI ilegal.
"BP2MI tidak akan pernah menghentikan peperangan ini, kecuali para sindikat tersebut kembali ke jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pengiriman PMI secara ilegal," tegasnya.
Selain itu, Benny menyampaikan bahwa Presiden Jokowi juga telah meminta Apjati bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan PMI yang memiliki kompetensi untuk mampu bersaing di tingkat internasional.
Benny pun mengajak seluruh stakeholder, terutama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang tergabung dalam Apjati, memberikan dampak besar bagi perwujudan perlindungan PMI yang berorientasi pada keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan mereka.
"Harus menjadi prinsip bagi semua bahwa keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan PMI adalah perlindungan yang menjadi hukum tertinggi yang harus ditegakkan semua pihak, untuk mewujudkan perlindungan PMI secara menyeluruh sebagai warga negara VVIP yang perlu dilindungi dari ujung rambut hingga ujung kaki," tuturnya.
Menurut Benny, asosiasi P3MI seperti Apjati juga menjadi mitra dialog strategis pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait tata kelola perlindungan PMI, yang dilakukan atas dasar kemanusiaan yang berpihak pada pekerja migran.
"Pemerintah sadar memiliki berbagai keterbatasan. Tidak mungkin tata kelola penempatan dan perlindungan PMI dilakukan sendiri oleh pemerintah. Sehingga, sinergi dan kolaborasi, kerja sama dan sama-sama bekerja antara BP2MI dan asosiasi P3MI berbasis sistem IT, menjadi penting dan strategis," jelasnya.
Benny juga mengapresiasi pemilihan Bandung, Jawa Barat (Jabar) sebagai tuan rumah penyelenggaraan Munas Apjati 2020. Sebab, provinsi itu merupakan kantong PMI di mana sepertiga dari 3,7 juta pekerja migran yang diberangkatkan secara prosedural berasal dari Jabar.
Namun, Jabar juga tercatat sebagai provinsi dengan PMI nonprosedural terbanyak. Terakhir, Jabar merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang saat ini sedang mempersiapkan regulasi Perda Perlindungan PMI.(gir/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang