jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta Menko Polhukam Mahfud MD bisa mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Perampasan Aset.
Menurut Benny, jika Presiden Jokowi mau dan berani mengeluarkan Perpu Perampasan Aset, maka dana hasil tindak pidana sejumlah Rp 349 T di Kemenkeu itu langsung saja dirampas untuk negara.
BACA JUGA: Benny K Harman Ungkit Mahfud Siapkan Baju Putih sebelum Jokowi Umumkan Cawapres
Legislator dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut dana besar itu bisa digunakan pemerintah untuk membangun jembatan dan jalan rusak, mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Mengangkat Nakes dan guru kontrak yang bertahun-tahun telah mengabdi untuk negeri ini," lanjut Benny melalui akun @BennyHarmanID di Twitter.
BACA JUGA: Kalimat Menohok Jansen kepada Moeldoko soal PK KLB Demokrat: Ajaib Benar Anda
Oleh karena itu, waketum Partai Demokrat tersebut menyemangati Menko Polhukam Mahfud MD agar mendorong Presiden Jokowi menerbitkan Perpu Perampasan Aset.
"Ayo Pak Mahfud, dorong Pak Jokowi segera terbitkan perpu itu. Where there is a will, there is a way," tulis Benny.
BACA JUGA: Reaksi Moeldoko Ditanya soal PK KLB Demokrat, Tak Disangka
Sebelumnya, Benny menyampaikan jika memang Presiden Jokowi memandang UU Perampasan Aset itu penting sebagai solusi untuk mengatasi masalah korupsi, maka kepala negara bisa mengeluarkan perpu.
"Yang tidak penting seperti Perpu Cipta Kerja saja diterbitkan, apalagi Perpu terkait Perampasan Aset. Mohon Menko Polhukam beri tahu Presiden Jokowi, segera terbitkan Perpu Perampasan Aset. Mau? Berani?" tulis Benny melalui akunnya di Twitter.(Fat/JPNN.com)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam