jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengungkit soal Menko Polhukam Mahfud MD menyiapkan kemeja putih menjelang pengumuman calon wakil presiden atau cawapres pendamping Jokowi (Jokowi) untuk Pilpres 2019.
Politikus Partai Demokrat itu menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).
BACA JUGA: Mahfud Ungkap Ada Anggota DPR Teriak-teriak dalam Rapat, Eh, Ternyata Minta Pengamanan Kasus
Awalnya Benny menanyakan motif Mahfud MD selaku ketua Komite TPPU membuka transaksi janggal Rp 349 triliun ke publik.
Legislator dari Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mendasari pertanyannya dengan perbedaan penjelasan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Mahfud MD soal transaksi janggal Rp 349 triliun.
BACA JUGA: Mahfud MD kepada Komisi III DPR: Coba Perkarakan Budi Gunawan, Berani Tidak?
Menurut Benny, sebaiknya Mahfud Md memanggil Sri Mulyani untuk menelusuri persoalan Rp 349 triliun itu daripada membeberkannya kepada publik.
"Kalau ada masalah dengan yang berkaitan dengan Menkeu, apa salahnya, Yang Terhormat Pak Menko? Panggil yang bersangkutan," ujar politikus yang kondang dengan inisial BKH itu.
BACA JUGA: Soal Rp 349 T dan Mahfud MD, Romo Benny Singgung Kuasa Ilahi
Lebih lanjut Benny mengatakan Mahfud bisa menyampaikan kepada Menkeu Sri Mulyani soal temuan kejanggalan transaksi keuangan yang menyangkut pegawai di lingkungan Kemenkeu.
"Itu dalam logika saya sebagai anggota dewan (DPR) yang menjalankan fungsi pengawasan. Mengapa itu tidak dilakukan?" kata Benny.
Oleh karena itu, Benny menduga ada motif politik di balik pernyataan Mahfud tersebut.
"Kalau ini tidak ada penjelasan, maka dugaan saya tadi bahwa Pak Mahfud punya motif politik, tidak terbantahkan," lanjutnya.
Benny lantas menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pejabat memang harus menyampaikan pemberitahuan kepada publik secara terbuka.
Walakin, persoalan yang disampaikan harus sudah jelas.Benny menegaskan pejabat tidak boleh menyampaikan isu yang tidak jelas asal-usulnya kepada publik.
"Jadi, yang disampaikan ke publik adalah informasi publik yang sudah digodok, dan sudah matang, itu yang ada di UU KIP," tuturnya.
Wakil ketua umum Partai Demokrat itu pun menyayangkan Mahfud yang bersikap seperti pengamat. Hal itu mengakibatkan munculnya bermacam prasangka, bahkan dicurigai berkaitan dengan keinginan Mahfud maju di Pilpres 2024.
"Sampai ada yang menyampaikan, 'jangan-jangan Pak BKH, Pak Mahfud, mau jadikan ini panggung untuk calon wakil presiden atau calon presiden'. Bagi saya itu biasa," ucap Benny.
Mantan wartawan itu juga menyinggung soal Mahfud MD hampir dijadikan cawapres pendamping Jokowi pada Pilpres 2019.
Pada saat itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut sudah memakai kemeja putih untuk diumumkan sebagai cawapres pendamping Jokowi.
"Saya masih ingat Pak Mahfud sudah siapkan baju putih, kan? Saya mohon maaf, ya," kata Benny disambut tawa oleh para koleganya di Komisi III DPR.
Benny juga menceritakan soal istrinya sempat meminta foto bersama Mahfud MD yang disebut-sebut akan menjadi cawapres Jokowi.
"Saya langsung bilang, 'kita berdoa, ya'. Saya ingin bapak menjadi calon wakil presiden waktu itu, tetapi itu dulu, ya," kata Benny.(mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahfud Ilahi
Redaktur : Antoni
Reporter : Kenny Kurnia Putra