jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani telah banyak melakukan transformasi selama dua tahun memimpin.
Benny mengatakan pihaknya berupaya melakukan berbagai terobosan-terobosan untuk lebih mendekatkan layanan kepada PMI.
BACA JUGA: Tarif Baru Tiket Candi Borobudur, Hanung Bramantyo Menyentil Menko Luhut Begini, Angel Wes
“Untuk memotong birokrasi saya melayani langsung aduan melalui video call. BP2MI juga mengedepankan transparansi dan keterbukaan kerja di setiap jajaran dengan menyiarkan secara langsung berbagai rapat-rapat BP2MI,“ ujar Benny.
Berbagai inovasi dan transformasi tata kelola penempatan dan pelindungan terus-menerus digulirkan, dengan memotong rantai birokrasi yang berbelit, bahkan pengganti pejabat yang dianggap tidak mampu bekerja dengan baik.
BACA JUGA: Keberkahan Menikahi Seorang Janda, Laksana Berjuang di Jalan Allah
“Kami pun telah menabuh genderang perang kepada para sindikat mulai dilakukan sejak awal mula kepemimpinan kami. Sikap tegas tanpa kompromi kepada para mafia penempatan ilegal kami perangi dengan membentuk Satgas Sikat Sindikat,“ tegasnya.
Selain itu, Benny juga mendorong perubahan skema KUR PMI yang memotong sistem linkage dan diberikan secara bertahap sesuai dengan tahapan, dan upaya tersebut direspons positif oleh Kemenko Perekonomian, yang kemudian terbit Permenko No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
BACA JUGA: Sukarelawan KopiSusi Dukung Susi Pudjiastuti Maju Pilpres 2024
Benny menilai Permenko Perekonomian ini bentuk kebijakan yang memihak, yang progresif dan revolusioner serta bukti negara hadir dan tidak akan pernah kalah dengan para mafia ijon rente.
“Perintah Presiden Jokowi agar PMI mendapat perlakuan khusus penuh kehormatan sejak persiapan, keberangkatan sampai kepulangan kami tindak lanjuti dengan pemberian fasiltas istimewa bagi CPMI, seperti lounge PMI, fast track jalur imigrasi dan helpdesk layanan informasi,“ ucapnya.
Terpisah, Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI), Saiful Masud pun merespons positif kebijakan pemberian KUR bagi calon PMI ini.
“Kami apresiasi bahwa KUR PMI ini bisa memfasilitasi para adik-adik (calon pekerja migran) yang ketika melaksanakan pelatihan memang tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah karena sesuatu hal," tutur Saiful.
Saiful juga menegaskan maksud dari kebijakan KUR tersebut sangat baik bagi PMI untuk menghindari peminjaman terhadap rentenir, yang menetapkan bunga tinggi dan merugikan pekerja yang akan bekerja ke luar negeri.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada