jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Benny Pasaribu menilai, arah pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja selama tiga tahun memimpin, sudah tepat dan sesuai janji.
Meskipun hasilnya baru kelihatan nyata di sejumlah bidang kehidupan, tapi arah kebijakannya secara makro dan fundamental sudah tepat.
BACA JUGA: Pemerintah Genjot Infrastruktur, SDM Konstruksi Harus Andal
Yaitu membangun ekonomi kerakyatan mulai dari pinggiran dan desa, membuka akses jalan dan jembatan ke daerah terisolasi/ tertinggal dan memperkuat basis pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
"Berbagai keberhasilan tersebut antara lain di bidang infrastruktur (jalan, jembatan, waduk, embung dan sebagainya), pembangkit listrik berbasis energi baru/ terbarukan, pelabuhan dan bandara, membangun desa, dan sebagainya," ujar Benny di Jakarta, Senin (23/10).
BACA JUGA: Pak Jokowi, Please Jangan Jorjoran Utang demi Infrastruktur
Presiden Jokowi kata Benny, juga berhasil melakukan berbagai langkah kebijakan yang mampu menekan angka inflasi, kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi.
Berbagai kebijakan untuk mendorong investasi telah dikeluarkan seperti penghapusan berbagai perizinan, kemudahan bagi UKM dan start up, pengendalian impor dan kemudahan ekspor, mengalihkan subsidi BBM dan memudahkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sehat dan Kartu Sejahtera.
BACA JUGA: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Investasi Tembus Rp 1.494 T
"Meski demikian, dalam sisa waktu dua tahun ke depan berbagai persoalan ekonomi yang masih menghambat diharapkan dapat diatasi," ucap mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini.
Pemerintah menurut Benny, perlu lebih fokus mendorong industrialisasi terutama pada hilirisasi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan, industrialisasi maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Keempat sektor tersebut merupakan keunggulan komparatif yang lebih mudah dijadikan sebagai keunggulan kompetitif bangsa Indonesia, sekaligus sebagai lokomotif atau motor penggerak terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya, terutama dalam menghadapi pertarungan ekonomi global yang semakin keras persaingannya.
"Untuk itu diperlukan perubahan sejumlah kebijakan secara fundamental yang diikuti dengan koordinasi antar kementerian/lembaga dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya.
Perubahan kebijakan yang di maksud Benny antara lain, pembangunan infrastruktur pada konektivitas antara sentra produksi bahan baku dari desa ke lokasi cluster industri dasar (hulu) hingga ke kawasan industri (hilir).
Pembangun sistem cluster dan kawasan industri sangat diperlukan untuk menarik bagi investor dengan menjamin ketersediaan lahan, energi, keamanan, insentif fiskal, dan fasilitas industri lainnya.
"Saya yakin, apabila industrialisasi ini dikembangkan terutama pada empat sektor, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2045 bisa mencapai di atas 7 persen dan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan ekonomi akan menurun secara signifikan," tuturnya.
Pemerintah menurut Benny, juga perlu memperkuat sinergitas kelembagaan ekonomi antara BUMN, koperasi, swasta dan antara usaha kecil, menengah dan besar.
Di tingkat pedesaan selayaknya dipertahankan eksistensi kelembagaan koperasi terutama untuk memperkuat posisi tawar warga desa dan usaha-usaha kecil.
Penguatan Koperasi dapat dilakukan melalui kerja sama usaha dan kemitraan dengan BUMN dan BUMD terutama dalam menangani pemasaran hasil-hasil produksi desa dan mengembangkan cluster industri berbasis produk unggulan lokal/ daerah.
Benny menilai, korporatisasi ekonomi desa perlu dikembangkan melalui kerja sama usaha-usaha kemitraan antara petani/ nelayan - koperasi - BUMN/BUMD untuk menghasilkan nilai tambah dan daya saing yang berkelanjutan.
Kemudian, pembinaan BUMN juga perlu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi pemborosan dan over head cost.
Holdingisasi BUMN perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan struktur pasar, sehingga terhindar dari praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.
"Pelu disadari bahwa Jokowi juga manusia biasa yang tak luput dari kelemahan dan kekurangan. Tidak ada manusia sempurna," katanya.
Karena itu Benny menilai wajar semua pihak mengapresiasi kerja keras yang diikuti dengan kepemimpinan tegas dan telah menunjukkan bukti adanya berbagai keberhasilan yang sangat fenomenal dan luar biasa dari Presiden Jokowi.
"Presiden Jokowi perlu diakui telah berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan," ujarnya.
Benny optimistis, jika stabilitas politik dan keamanan terjamin yang diikuti dengan penegakan hukum dan kepastian hukum, bangsa Indonesia dapat naik kelas menjadi negara industri terbesar ke-4 di dunia.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kemakmuran Masih Senjang
Redaktur & Reporter : Ken Girsang