jpnn.com - Rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) RON 88 atau yang dikenal premium mendapat respons negatif dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Apalagi kalau mekanisme pengalihan subsidi dari premium ke pertamax memiliki disparitas harga yang kecil.
Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi saat dihubungi semalam mengatakan, subsidi yang kecil, misalnya Rp 500, tidak membantu penjualan pertamax. Apalagi kalau SPBU asing seperti Shell, Petronas, dan Total terus menguntit dengan harga yang mendekati Pertamax.
BACA JUGA: Incar Pertumbuhan 9,5 Persen
”Brand kita belum kuat. Kalau subsidinya hanya Rp 500, orang bisa beli ke SPBU asing,” ujarnya. Dia menyebut, tipe pembeli BBM pada umumnya tidak mengincar produk. Jika harga BBM mirip atau tidak terlampau berbeda, berdasar fakta yang ditemukan Hiswana Migas, orang akan membeli bahan bakar di non-Pertamina.
Karena itulah, kalau pemerintah memaksakan peralihan premium ke pertamax, dia yakin betul keuntungan bakal lebih banyak direnggut SPBU asing. Bagaimana kalau subsidinya diperbesar? Eri menyebut mungkin bisa membaik. Tetapi, itu menjadi lucu karena orang-orang kaya sangat senang.
BACA JUGA: Bosowa Akuisisi Sky Aviation
”RON 92 kan untuk kendaraan golongan kelas atas. Kalau mobil 1.000 cc atau 1.500 cc enggak perlu pertamax. Naik Mercy, Alphard, tapi masih disubsidi,” jelasnya.
Hiswana Migas pun berharap penjualan premium tidak dihentikan. Apalagi, kilang-kilang di Indonesia sudah didesain dari dulu untuk mengolah bensin dengan nafta untuk menghasilkan oktan rendah. Menurut dia, kalau mau dilakukan perubahan, bakal dibutuhkan waktu, investasi besar, dan persiapan teknis.
BACA JUGA: Kejar 20 Juta Wisman dan Rp 260 T Devisa
Meski itu semua diserahkan ke pemerintah dan Pertamina, perubahan tidak mudah. Dia tahu, setelah rekomendasi muncul, pemerintah tampak mendukung. ’’Boleh dihapus, tapi SPBU asing tidak boleh berjualan di sini. Atau kasih jualannya di tempat yang tidak ada market-nya,’’ imbuh dia.
Eri menambahkan, SPBU Pertamina mencapai 5 ribuan. Tetapi, itu bisa hancur dengan mudah kalau SPBU asing diberi peluang menjual BBM dengan harga yang mirip. Dia malah berharap Indonesia bisa seperti Korea Selatan yang lebih mendukung national oil company-nya (NOC).
”Saat Petronas masuk Indonesia pada 2005, Pertamina mau masuk ke Malaysia susah,” jelasnya.
Kalau tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) menyatakan ada pola bisnis yang mencurigakan, menurut Eri, tidak bijak jika opsi menghilangkan premium diambil. Kesannya, yang bermasalah adalah produknya. Padahal, yang digembar-gemborkan harga pembentuk premium dan pola bisnisnya.
”Kalau dikatakan tertutup, dibuka saja. Sistem yang salah, diperbaiki, jangan disalahin produknya lantas dihilangkan,” tegasnya. (dim/c10/end)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Libur Panjang, Beban Listrik Menurun Sampai 2.858 MW
Redaktur : Tim Redaksi