jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan jajarannya melakukan tindakan tegas apabila ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi backing para mafia pelabuhan.
"Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi backing para mafia pelabuhan," kata Burhanuddin dikutip dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang diterima di Jakarta, Minggu (14/11).
BACA JUGA: Bareskrim Langsung Tindaklanjuti Permintaan Luhut Binsar
Jaksa Agung dalam kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, menginstruksikan jajaran kejaksaan yang wilayah hukumnya terdapat pelabuhan agar segera bergerak melakukan operasi intelijen memberantas mafia pelabuhan.
Burhanuddin mengatakan para mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan.
BACA JUGA: Sikat Mafia Pelabuhan, Kapolri Turunkan Perwira-Perwira Terbaik
Menurutnya, hal ini dapat menghambat proses bisnis dan investasi, serta memiliki efek domino, yaitu minat investor menjadi rendah.
Sehingga, lanjut dia, mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah.
BACA JUGA: Tegas soal Mafia Tanah, Jaksa Agung Paling Konsisten Jalankan Visi Misi Jokowi
Dia menuturkan biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih tinggi dibandingkan di pelabuhan China sekitar 15 persen dan di pelabuhan Malaysia yang hanya 13 persen.
Menurutnya, tingginya biaya logistik tersebut, tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan, serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang makin memperkeruh keadaan.
"Pemerintah pusat meminta kepada kejaksaan untuk memonitor dan menindak tegas para mafia pelabuhan," ujar Burhanuddin.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK, Polri dan Kejaksaan bersama kementeriannya bekerja sama untuk mengatasi layanan tumpang tindih di pelabuhan yang berpotensi terjadi korupsi.
Berdasarkan hasil tinjauan lapangan oleh tim Stranas PK dan Kemenko Marves mendapat laporan masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih karena adanya dual sistem Inaportnet dan KSOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan.
Dalam rangka merespons pernyataan tentang pemberantasan mafia pelabuhan, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan satuan kerja yang di wilayah hukumnya terdapat fasilitas pelabuhan agar segera bergerak melakukan operasi intelijen. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy