jpnn.com, JAKARTA - Jumlah honorer K2 yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) sejatinya jauh lebih banyak.
Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), honorer K2 yang diangkat menjadi ASN baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) belum sampai 50 ribu orang.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Masih Ingatkah Piagam 5 Juli 2014? Kasihan Honorer K2
Sebagai gambaran, pada rekrutmen CPNS 2018 dari kuota 13 ribu, yang disiapkan untuk honorer K2 hanya terisi 8 ribuan.
Kemudian rekrutmen PPPK 2019, dari 51.293, sebanyak 12 ribu di antaranya adalah tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP).
BACA JUGA: Guru Honorer Tagih Janji Mendikbud soal Pembelajaran Persiapan Tes PPPK
Itu berarti jika ditotal, kurang lebih 47 ribu honorer K2 yang sudah menyandang status ASN, baik sebagai PNS maupun PPPK.
Sedangkan dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah honorer K2 439.594 orang kemudian dikurangi 47 ribu, berarti masih tersisa kurang lebih 392 ribu. Mereka ini yang belum berubah status menjadi ASN.
BACA JUGA: Habib Rizieq Harus Bertanggung Jawab, Bisa Digugat secara Perdata
Dari jumlah itu, 200 ribu lebih adalah tenaga teknis administrasi.
"Sebenarnya sisa honorer K2 masih banyak dan didominasi tenaga teknis administrasi makanya kami tidak putus asa berjuang," kata Kasmun, koordinator daerah Forum Honorer K2 Kabupaten Buton Utara kepada JPNN.com, Senin (22/2).
Tenaga administrasi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara ini menegaskan, seluruh tenaga teknis administrasi kini merapatkan barisan dan mendorong revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Honorer K2 seharusnya tidak dikotak-kotakkan oleh pemerintah.
Para pengurus forum honorer K2 juga, kata Kasmun, mestinya tetap berkomitmen pada upaya pengangkatan honorer K2 menjadi PNS. Sebab honorer K2 ini sepaket dengan honorer K1.
"Kalau bicara kualitas dan profesional banyak honorer K2 yang terdata di BKN mempunyai peran penting di setiap instansi masing-masing," ucapnya.
Dia menambahkan, seluruh honorer K2 di Kabupaten Buton Utara akan terus semangat menyuarakan penuntasan masalah honorer K2.
Mereka tetap meminta agar diangkat PNS melalui jalur afirmasi khusus.
"Kami hanya mengetuk relung hati pemangku kebijakan dari daerah sampai skala nasional untuk menuntaskan honorer K2 yang sudah masuk database BKN dan mengantongi surat pernyataan tanggung jawab (SPTJM) kepada daerah," tandasnya. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad