jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Gerakan Honorer Kategori Dua Indonesia Bersatu (GHK2-IB) Riyanto Agung Subekti alias Itong kembali menagih janji Presiden Joko Widodo di masa kampanye Pilpres 2014 yang tertuang dalam piagam Ki Hajar Dewantara.
Usai pilpres 2014, Itong sudah pernah menagih janji tersebut tetapi tidak direspons pemerintah.
BACA JUGA: Guru Agama Sangat Resah, Kuota PPPK Hanya untuk Honorer K2
Kini, dia bersama sisa honorer K2 kembali bersuara.
Menurut Itong, perjuangan mereka tidak akan berhenti sebelum presiden menepati janjinya.
BACA JUGA: Colek PPPK, Jangan Lupakan 390 Ribu Honorer K2 yang Belum Diangkat ASN
Apalagi honorer K2 yang ada saat ini merupakan korban kebijakan pemerintah saat rekrutmen CPNS 2013. Di mana pelaksanaannya diduga sarat kecurangan.
"Kalau saja pemerintah konsisten mengedepankan tranparansi, pasti tidak ada honorer K2 bodong. Mereka sudah merampas hak-hak kami," kata Itong kepada JPNN.com, Senin (22/2).
BACA JUGA: Tolong Passing Grade Kelulusan PPPK Lebih Rendah, Kasihanilah Guru Honorer K2 dan Nonkategori
Lebih lanjut dikatakan, saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi banyak mengumbar janji kepada rakyat. Janji-janii itu diucapkan Jokowi, baik ketika blusukan ke mana- mana maupun saat kampanye formal di atas panggung.
"Pada saat kampanye, ada juga janji berbentuk kontrak yang ditandatanganani sendiri oleh Pak Jokowi sebagai sebuah keseriusan untuk menepati janji. Salah satunya piagam perjuangan Ki Hajar Dewantara yang merupakan piagam perjuangan guru honorer," ucapnya.
Piagam tersebut digagas Rieke Diyah Pitaloka dan disodorkan kepada Jokowi sebagai capres.
Saat itu kata Itong, Jokowi membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp 6 ribu pada piagam tersebut.
Isi piagam tertanggal 5 Juli 2014 tersebut merupakan janji manis kepada honorer terutama guru honorer. Sebab Jokowi menjanjikan akan mengangkat mereka menjadi PNS jika terpilih menjadi presiden.
Namun, setelah tahun kedua Jokowi berkuasa, janji tersebut belum bisa direalisasikan. Bahkan, kata Itong, ada kemungkinan janji itu sudah dilupakan presiden.
"Janji kampanye capres seperti gincu merah murahan yang terlihat manis, tetapi cepat luntur. Malahan, janji kampanye tidak mengikat atau memaksa yang berjanji agar merealisasikannya ketika sudah menjadi orang yang sangat berkuasa di negeri ini," kritik Itong.
Saat masih sebagai capres, sebuah janji ibarat nyanyian merdu yang membuat pendengar terhanyut mendengarkan lagu itu.
Padahal tujuannya sebatas untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya, tidak lebih dari itu. Ketika sudah terpilih sebagai presiden, semua janji kampanye harus dilupakan. Baik yang sudah dinyanyikan di atas panggung maupun dalam bentuk kontrak.
"Kini Pak Jokowi sudah jadi presiden untuk kedua kalinya. Tinggallah kami yang berharap agar Pak Jokowi tergerak mata hatinya untuk menepatinya," pungkas Itong. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad