jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah berhenti melakukan impor pangan besar-besaran. Dia menegaskan impor pangan menyebabkan transaksi berjalan mengalami defisit yang besar.
“Karena kita selalu maunya gampang, impor, impor, impor terus,” kata Andi dalam diskusi “Mampukah Indonesia Menghadapi Ancaman Resesi Dunia 2020?” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12).
BACA JUGA: Impor Beras Ketan Bulog Perlu Diawasi
Dia mengaku sudah menolak keras impor beras sebesar 2,2 juta ton pada 2018. Namun, impor tetap dilakukan. Yang terjadi sekarang Bulog menyatakan ada sekitar 20 ribu ton beras yang mengalami penurunan kualitas karena terlalu lama di gudang dan kena bencana seperti banjir dan lainnya.
“Sekarang bagaimana, yang di-declare Bulog baru 20 ribu ton yang rusak. Ada potensi satu juta ton (yang rusak) sebenarnya. Kemarin, kami rapat kerja dengan Bulog, ini satu juta bisa rusak kalau terus di gudang Bulog dan tidak keluar,” ujarnya.
BACA JUGA: Wacana Kebijakan Bulog Dianggap Bertentangan dengan Misi Jokowi
Andi mengatakan, Bulog sekarang tidak lagi ditugaskan pemerintah menyediakan beras untuk program sosial seperti raskin dan rastra. Bulog harus masuk pasar komersial untuk menyalurkan berasnya.
Menurut dia, hal inilah yang menyebabkan Bulog kesulitan mengeluarkan cadangan beras yang ada di gudangnya. Di sisi lain, kata Andi, Bulog harus terus membeli gabah dari petani.
“Sekarang pertanyaannya, sampai kapan ini? Itu kemarin yang 20 ribu ton rusak sudah sekitar Rp 160 miliar, kalau 200 ribu ton sudah Rp 16 triliun itu nilainya,” kata Andi.
Dia berharap pemerintah ke depan bersikap tegas. Andi menyatakan meskipun berada di luar pemerintah, PKS juga selalu mengingatkan eksekutif agar jangan sampai resesi ekonomi global mengancam stabilitas negara. “Saya berharap impor pangan yang gila-gilaan segera dihentikan, ya,” tegasnya.
Andi menjelaskan kemarin sudah terlihat adanya upaya terbongkarnya dugaan mafia impor bawang putih. Andi menegaskan, ke depan pemerintah harus mencari siapa mafia impor beras tersebut. Dia berharap pemerintah tegas menindak siapa biang persoalan impor beras ini.
“Harus ada yang bertanggung jawab karena kami di Komisi IV sudah menolak, tetapi tetap dipaksakan impor dengan jumlah yang sangat besar. Ini menjadi pertanyaan siapa biangnya?” ujarnya.
Selain itu, Andi berharap dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global pemerintah mendorong ekspor lebih banyak dan memperkecil impor. Kemudian, industri manufaktur terutama hilirisasi sektor pertanian juga harus dilakukan.
“Bagaimana petani-petani kita nantinya bisa bergerak menjadi pengusaha-pengusaha kecil, sehingga mereka tidak tergantung lagi dengan barang-barang dari ke luar,” katanya.
Andi mengatakan berbagai upaya ini harus dilakukan pemerintah dan DPR dalam rangka mengatasi dampak resesi ekonomi global. Dia menegaskan, cepat atau lambat ekonomi dunia akan mengalami penurunan. “Karena Indonesia bagian dari dunia, tidak mungkin tidak mendapatkan masalah,” ujar Andi.
Sementara, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyarankan kebijakan impor harus dikurangi. Menurutnya impor beras adalah sesuatu hal yang memalukan.
“Menteri Perdagangan beberapa tahun lalu impor beras, tetapi sekarang berasnya (ada yang) busuk. Ini koordinasi buruk menurut saya oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan,” katanya.
Didi mengaku yang didengarnya bukan cuma 20 ribu ton saja, tetapi berpotensi ratusan ribu ton beras yang rusak. Menurutnya, kalau ini benar dan tidak diatasi maka akan menjadi satu permasalahan.
“Tidak hanya kami melihat soal beras saja, akibat menumpuknya beras itu betapa banyak kerugian petani. Kalau dilihat ke belakang akibat salah koordinasi, berapa kerugian petani dan rakyat Indonesia,” kata Didi. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy