jpnn.com, SOLO - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Momon Rusmono mengatakan, keberhasilan swasembada beras tidak terlepas dari pemanfaatan anggaran untuk perbaikan infrastruktur pertanian maupun pengadaan bantuan sarana pertanian.
Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah pada petani.
BACA JUGA: Penjelasan Kementan soal Penurunan Populasi Ayam Petelur di Blitar
"Kami menjalankan kebijakan pro petani dengan refocusing anggaran, yaitu dengan memperbesar porsi anggaran untuk belanja sarana dan prasana produksi," ujar Momon dalam keterangan persnya.
Pandangan senada juga dikemukakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito pada diskusi terbuka "Perberasan Tingkat Nasional" yang diselenggarakan Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) di Solo, Jumat (25/8).
BACA JUGA: Kementerian Pertanian Sabet Penghargaan Bergengsi
Menurut Enggar, ditetapkannya Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem perberasan yang berkeadilan bagi semua pihak.
Baik itu bagi petani, pengusaha, maupun konsumen. Melalui kebijakan ini, diharapkan harga beras akan lebih terkendali, serta hubungan antara pengusaha penggiling besar dan kecil lebih harmonis.
BACA JUGA: Mentan Amran Meraih Apresiasi Bertubi-tubi
Penetapan HET kata Enggar, merupakan implementasi dari perintah Presiden Jokowi dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Selama ini beras diketahui sebagai komponen tertinggi inflasi, karena itu perlu mendapatkan perhatian khusus.
"Pemerintah tidak mungkin membiarkan harga liar, dan kami pun tidak akan membiarkan pasar dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar. Ini bukan proses yang mudah dalam menerjemahkan perintah presiden agar ada sistem tata niaga yang seadil-adilnya," kata Enggar.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kementan Terus Berupaya Tingkatkan Swasembada Beras
Redaktur & Reporter : Ken Girsang