jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terus menggodok formula yang tepat untuk membangkitkan ekonomi setelah terkena dampak pandemi Covid-19.
Salah satunya adalah dengan membangkitkan kegiatan ekonomi desa yang rencana aksinya sedang dimatangkan.
BACA JUGA: Pak Ganjar Peringatkan Orang Tua, Tak Ada Kolusi saat PPDB Jateng
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kebangkitan beberapa sektor ekonomi desa sudah mulai berjalan sejak Mei lalu. Di antaranya di sektor pertanian dalam arti luas meliputi pertanian pangan, kelautan, termasuk perkebunan, hortikultura dan sebagainya.
"Kami mencoba membina agar ada stimulan ekonomi yang bisa kita gelindingkan untuk sektor-sektor ini. Apalagi yang mereka terdampak," katanya usai memimpin Rapat Rencana Aksi Pembangkitan Ekonomi Desa di kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (19/6).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Cikal Bakal Sunda Empire, Enak Zaman Siapa, Jokowi atau SBY?
Berikutnya yang sudah dimulai sejak bulan lalu adalah industri kecil menengah (IKM) seperti membuat masker dan makanan.
Ganjar menjelaskan dari hasil riset kecil yang dilakukan ternyata para pelaku IKM ini membutuhkan tiga hal.
BACA JUGA: Beri Semangat untuk Kepala Daerah di Zona Merah, Ganjar: Tidak Usah Takut
Pertama, ingin diajari marketing. Kedua, ingin diajari menggunakan teknologi informasi terutama tentang market place agar mereka bisa berdagang daring. Ketiga, ingin diajari packaging (pengemasan).
"Tapi secara keseluruhan sambatnya sama, akses modal. Maka hari ini kami mempertemukan pakar dari Undip dan teman-teman yang akan mengeksekusi pada sektoral itu. Kira-kira perbaikannya apalagi," ungkap Ganjar.
Kesimpulan sementara dari pertemuan tersebut, diketahui bahwa pengelompokan atau pelembagaan kelompok-kelompok bisnis itu penting. Misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, atau kelompok usaha kecil.
"Pengelompokan itu agar mereka bisa sharing, bisa saling mendukung, kemudian tentu saja mereka nanti butuh akses modal sehingga nanti aksesnya itu individual atau kelompok. Masing-masing bertanggung jawab atau mau diberikan sana bergulir," jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini akan menjembatani dengan menyiapkan lagi proses yang lebih tinggi, baik segi regulasi maupun akses-akses yang dibutuhkan itu.
Misalnya untuk akses modal, akan dilihat apakah dari APBD bisa atau tidak. Jika tidak maka akan dicarikan dari perbankan.
Begitu juga terkait dengan pelatihan melalui kerja sama dengan market place yang sudah unicorn serta pendampingan dari dinas terkait dan juga keterlibatan perguruan tinggi untuk membantu.
"Hari ini kami kumpulkan untuk merapikan itu. Tetapi saya sudah minta tadi beberapa contoh yang sudah berjalan. Nanti akan kita cek perkembangannya," kata Ganjar.(flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia