BOJONEGORO - Koruptor yang mendekam di tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro berupaya untuk mendapat remisi atau cuti bersyarat (CB). Kemarin (11/6) dua koruptor itu memilih membayar denda ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Mereka adalah Priyo Santoso, Kepala Desa Pancur, Kecamatan Temayang, dan Miftahul Hadi, eks PNS dinas koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). Setiap koruptor membayar Rp 50 juta.
Dua terpidana tersebut terbukti korupsi dalam perkara yang berbeda. Priyo terbukti pungli dalam pembuatan sertifikat prona 2010. Dia divonis setahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider sebulan kurungan.
Sementara itu, Miftahul terbukti korupsi dana bantuan kredit usaha tani (KUT). Dia divonis setahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider sebulan kurungan. ''Kalau membayar pidana denda, berarti tidak perlu menjalani subsidernya,'' kata Kepala Kejari Tugas Utoto kemarin.
Hingga kemarin sore, kejari masih memproses pembayaran denda tersebut. Utoto memastikan, denda tersebut selanjutnya diserahkan ke kas negara. ''Mekanismenya tentu diserahkan ke kas negara,'' ujarnya.
Utoto menilai, dua koruptor itu membayar denda dengan kooperatif. Pemberantasan korupsi, lanjut dia, tercapai dengan pembayaran pidana denda atau pengembalian uang negara.
Dia menduga pembayaran denda itu merupakan sekaligus persyaratan untuk meminta remisi serta pengajuan CB ke kepala lapas Bojonegoro. Dugaan tersebut bisa terbukti setelah sebulan memasuki Ramadan dan bulan selanjutnya, Lebaran. ''Milih bayar denda saja, meski sebulan,'' kata kerabat Miftahul yang mendatangi kantor kejari.
Pengajuan CB hanya diberikan kepada narapidana (napi) yang divonis minimal enam bulan dan maksimal setahun. Pengajuan cb tersebut juga merupakan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan Ham Jatim. (rij/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertama Kali, Pemprov Sumbar Raih WTP
Redaktur : Tim Redaksi