jpnn.com, MALANG - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah mengaku belum mengetahui berapa banyak kuota calon PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang akan direkrut tahun ini. Hingga saat ini belum ada permintaan dari pusat soal usulan kuota calon PPPK. Juklak juga belum ada.
”Secara formal peraturannya sudah ada (yakni PP Manajemen PPPK, red). Tapi juklaknya belum ada. Kami berharap ya segera,” kata Nurman.
BACA JUGA: 2 Alasan Guru Honorer K2 Layak Diangkat jadi PPPK Tanpa Tes
Nurman berharap para tenaga honorer antusias mengikuti seleksi calon PPPK. Sebab untuk memenuhi jumlah pegawai yang ideal, setidaknya Pemkab Malang masih membutuhkan antara 4.500 sampai 5.000 pegawai.
”Kebutuhannya merata dari seluruh bagian OPD maupun sekretariat daerah. Terutama di posisi staf kami sangat kekurangan sekarang,” jelas Nurman.
BACA JUGA: Pemko Perkirakan Buka Lowongan 236 Calon PPPK
Jika ditotal, kebutuhan Pemkab Malang dan Pemkot Batu itu sekitar 5.326 tenaga. Jika digabungkan dengan kebutuhan Pemkot Malang, tentu jumlahnya bisa bertambah.
Nurman menyatakan, pihaknya tidak yakin semua kebutuhan pemkab bakal terisi meski seleksi calon PPPK digelar.
BACA JUGA: Rekrutmen Calon PPPK, Prioritas Tiga Jenis Formasi
Meski begitu, rekrutmen PPPK ini sangat diharapkan oleh Pemkab Malang karena dari tahun ke tahun jumlah PNS di kabupaten semakin menipis.
”Tiap tahun, rata-rata 800 ASN pensiun, sementara tidak diimbangi dengan rekrutmen dengan jumlah yang sama,” beber mantan camat Kepanjen tersebut.
Dari hasil rekrutmen CPNS tahun 2018 lalu misalnya, dari kuota yang tersedia, yakni sebanyak 830 kursi tidak semuanya terisi.
”Sesuai dari hasil seleksi, sebanyak 776 formasi tenaga ASN terisi sementara 54 formasi yang tidak terisi,” kata Nurman. (iik/im/bdr/c1/dan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ragukan Rencana Angkat 159 Ribu Guru Honorer K2 jadi PPPK
Redaktur & Reporter : Soetomo