jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyatakan demokrasi Indonesia harus ala Indonesia. Jangan ikuti demokrasi liberal seperti di Amerika Serikat, Jerman atau Perancis.
Demokrasi Indonesia menurut Siti, tidak bisa didikte oleh Amerika Serikat. Karena itu, seusai Pilpres, orientasi harus kepada membangun Indonesia yang berdaulat, bermartabat, dan sejahtera.
BACA JUGA: Pimpinan MPR/DPR Undang SBY di Pelantikan Jokowi
"Dalam konteks ini, presiden terpilih Jokowi harus menghadirkan format politik baru, yang harmonis dan menghargai orang lain termasuk Koalisi Merah Putih (KMP). Jadi, format baru itu politik harmonis, menghargai orang lain dan menjalankan politik meja makan," kata Siti Zuhro, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (15/10).
Kalau itu bisa berjalan lanjutnya, setelah 20 Oktober nanti, Jokowi akan menjadi presiden semua rakyat dan semua komponen bangsa harus membangun rasionalitas politik agar institusi negara juga rasional.
BACA JUGA: SDA Minta Mahkamah Partai Pecat Romy cs
"Kalau tidak, suhu politik akan terus memanas, kepala daerah dan wakilnya saling terancam, dan kalau kondisi itu berlanjut akan terjadi pembusukan birokrasi dan kita semua yang dirugikan," ujarnya.
Menurut Siti, dalam setiap kontestasi jangan lagi menganggap pesaing itu sebagai lawan. "Saya risau kalau seperti ini, semua bermain untuk jangka pendek, padahal yang dibutuhkan dalam demokrasi itu adalah check and balances," jelasnya.
BACA JUGA: Sekilas Rangkaian Penyambutan ala Upacara Militer SBY pada Jokowi
Selain itu, Siti juga menilai selama ini telah terjadi sistem perwakilan yang rancu dan kacau dimana DPR, DPD dan MPR RI membingungkan. "DPR yang kuat berdampak pada lemahnya pemerintah, sehingga check and balances sulit diterapkan. Bahkan di internal parlemen saja antara DPR dan DPD check and balances itu belum terwujud, khususnya dalam hal legislasi," ungkap Siti.
Konsekuensinya, parlemen tidak akan bisa mengontrol eksekutif. Karena itu Siti mendukung penguatan parlemen dan eksekutif agar check and balances itu benar-benar terwujud.
"Bukan saling menghabisi, balas dendam dan saling curiga. Sebab, hal itu akan membuat kita mundur dan terus dalam konflik," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perppu Pilkada Ditolak, Jokowi Untung, Parpol Buntung
Redaktur : Tim Redaksi