jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (SDA) meminta Mahkamah Partai dan Majelis Syariah PPP mengambil tindakan tegas terhadap M Romahurmuziy (Romy) cs karena sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran. Yang terakhir, kubu Romy menyelenggarakan Muktamar di Surabaya.
"Ini pelanggarannya berat. Jadi harus diberhentikan dari anggota PPP. Dipecat, saya kira itu sanksi yang tepat," kata SDA di Jakarta, Rabu (15/10).
BACA JUGA: Sekilas Rangkaian Penyambutan ala Upacara Militer SBY pada Jokowi
Menurut SDA, pelanggaran yang baru dilakukan kubu Romy cs adalah melakukan muktamar. Padahal hasil keputusan Mahkamah PPP pada 11 Okber 2014 memerintahkan kegiatan atau muktamar boleh dilakukan setelah lewat tujuh hari.
Namun lanjut SDA, belum waktunya, kubu Romy melakukan muktamar. Artinya kegiatan ini telah melanggar keputusan hasil sidang mahkamah partai yang disepakati bersama. "Hari ini telah terjadi pelanggaran terhadap keputusan mahkamah partai. Harapan saya mahkamah partai memberikan sanksi," tegas SDA.
BACA JUGA: Perppu Pilkada Ditolak, Jokowi Untung, Parpol Buntung
Dia jelaskan, ishlah sudah tidak tepat untuk diterapkan dalam partainya. Sanksi adalah keputusan yang tepat. Sebab, sanksi itu diyakininya bisa membawa partainya menuju perdamaian. "Pelanggaran yang dilakukan Romy dan kawan-kawan tidak pantas dilakukan dalam forum ishlah. Yang benar adalah penilaian siapa yang benar siapa yang melanggar," ujar dia.
Bahkan, jika dia yang dinilai melakukan kesalahan itu, maka dia siap mendapatkan sanksi. Selama ini pelanggaran demi pelanggaran yang dilakuka Romy tidak pernah ditindak tegas. "Saya terima tapi harus ada penilaian," kata SDA.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Mantan Kepala Bappebti Mengaku Kapok Korupsi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkopolhukam: Upacara Militer Hanya Sambut Jokowi, Bukan Sertijab
Redaktur : Tim Redaksi