jpnn.com, MATARAM - Pemprov NTB berharap bisa mendapatkan formasi sebanyak-banyaknya dalam proses rekrutmen CPNS 2018.
Rencananya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tahun ini akan membuka lowongan sekitar 200 ribu CPNS, yang diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan.
BACA JUGA: Moeldoko Ajak Generasi Muda Optimistis dan Inovatif
”Mudahan dikasih sebanyak-banyaknya terutama untuk pendidikan dan kesehatan,” kata Sekda NTB H Rosiady Sayuti, kemarin (9/3).
Berdasarkan analisis kebutuhan, pemprov masih kekurangan 4.603 orang ASN. Terdiri dari tenaga kesehatan 757 orang dan tenaga teknis 945 orang. Kemudian guru SMA 1.515 orang, guru SMK 1.322 orang, dan guru SLB 64 orang.
BACA JUGA: Guru Honorer Usia di Atas 35 Boleh Ikut Tes CPNS, Syaratnya…
Provinsi NTB menurut sekda adalah salah satu daerah yang akan menerima formasi CPNS tahun ini.
Sebab persentase belanja pegawai di bawah 50 persen. Porsi belanja pegawai itu menjadi syarat dari pusat agar tidak terlalu membebani keuangan daerah. ”Kita sudah kirim formasi tinggal menunggu keputusan,” katanya.
BACA JUGA: Kunjungi Pesantren di NTB, Moeldoko Teringat Masa Kecil
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) H Fathurrahman mengaku masih menunggu kebijakan pusat, sebab formasi belum resmi diberikan.
Awal tahun lalu NTB sudah mengajukan 700 formasi CPNS ke pemerintah pusat. Terdiri dari tenaga medis, paramedis atau spesialis, guru, dan tenaga teknis.
Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan kebutuhan pegawai yang mencapai 4.603 orang.
Fathurrahman menjelaskan, formasi dikurangi karena Kemenpan-RB meminta usulan disesuaikan dengan rasio belanja pegawai dan belanja publik.
Jangan sampai formasi terlalu besar sehingga banyak menyedot belanja publik. ”Percuma juga diajukan banyak kalau yang diterima hanya ratusan,” ujarnya.
Untuk 700 formasi CPNS itu, biaya yang dibutuhkan Rp 42,9 miliar untuk membayar gaji sampai diklat prajabatan. Kebutuhan dana itu masih bisa ditanggung APBD.
Sehingga rasio belanja daerah menjadi 39,28 persen untuk belanja aparatur dan 69,72 persen untuk belanja publik. Sementara kondisi saat ini belanja pegawai 29,47 persen dengan belanja publik 70,53 persen. (ili/r7)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendaftaran CPNS Kemungkinan Agustus
Redaktur & Reporter : Soetomo