jpnn.com - JPNN.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat berharap segera bisa bertemu dengan pihak Pemprov NTB. Agenda utamanya adalah membahas anggaran Pilkada NTB 2018.
“Kita harapkan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota segera melakukan pertemuan itu,” kata Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansarai, seperti diberitakan Lombok Post (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Terendus, Timses Siapkan Rp 1 Juta untuk Petugas di TPS
Menurutnya, KPU masih menunggu kesepakatan antara gubernur dan tiga bupati/wali kota yang daerahnya akan menyelenggarakan Pilkada.
Yakni Kabupaten Lobar, Lotim, dan Kota Bima. Apakah mereka menyepakati pemberian honor petugas sesuai yang ditetapkan Menteri Keuangan atau tida? “Kesepakatan ini belum ada,” imbuhnya.
BACA JUGA: Wuih...Bang Sandi Punya Jurus untuk Mencegah Aksi Teror
Menurutnya, untuk rasionalisasi tentu membutuhkan pembanding. Besar kecilnya honor yang diberikan bisa dibandingkan pada honor yang diberlakukan pada Pilkada 2013 lalu.
Namun, melihat nilai uang pada saat itu dan sekarang jauh berbeda, maka kemungkinan honor meningkat dibanding Pilkada 2013. “Yang jelas tidak lebih kecil dari yang dulu,” katanya.
BACA JUGA: HT Bakal Bantu Pasarkan Pupuk Hasil Workshop Grind
Jika nanti honor petugas sesuai dengan apa yang ditetapkan Menteri Keuangan, maka akan ada pos-pos yang dikurangi. “Itulah pentingnya pembahasan,” ujar Aksar.
Menyinggung besaran anggaran tahap pertama, Aksar menilai tidak akan mengganggu persiapan Pilkada 2017.
Pada tahap pertama dari anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp 23 miliar. Namun yang direstui TAPD NTB adalah Rp 15 miliar. Tentunya ini harus diterima KPU dengan legowo.
KPU, kata dia, akan melakukan rasionalisasi dari anggaran tersebut. (ewi/r7)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selamat Natal untuk Ahok, Sandi: Semoga Kesejukan Hadir
Redaktur & Reporter : Soetomo