Berharap Setahun Ada 600 Inovasi Layanan Publik

Rabu, 09 Oktober 2013 – 23:12 WIB

jpnn.com - JAKARTA--Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Eko Prasojo berharap setiap instansi pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk membuat inovasi pelayanan publik yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Kalau masing-masing membuat satu inovasi, maka dalam setahun tidak kurang dari 600 inovasi lahir di seluruh wilayah tanah air.

BACA JUGA: Sarankan Pembatasan Hakim MK Satu Periode Saja

"Dari 600 inovasi itu, dipilih 10 inovasi untuk diusulkan  ke dalam UNDP award, sehingga dunia melihat bahwa Indonesia sudah berubah," ujarnya dalam acara lokakarya one regency one innovation di Hotel Sari Pan Pacific, Rabu (9/10).

Dengan cara ini, diharapkan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi akan kembali tumbuh, investor dunia pun akan menengok  Indonesia. “Nantinya orang luar juga akan belajar ke Indonesia,” sergahnya.

BACA JUGA: Usai Diperiksa KPK, Wakil Bupati Lebak Irit Bicara

Dalam acara ini juga diluncurkan buku Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah. Buku yang diterbitkan KemenPAN-RB bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  GmbH itu berisi praktik terbaik dari Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Denpasar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Pemprov Jawa Timur, dan Kabupaten Jombang. “Saat ini juga tengah disusun buku edisi kedua,” tambahnya.

Ke depan, lanjut Eko, KemenPAN-RB akan membukukan praktik terbaik dari seluruh instansi pusat maupun daerah, yang berhasil membuat terobosan inovasi yang bermanfaat langsung dalam kehidupan masyarakat.

BACA JUGA: Majelis Kehormatan Klaim Kantongi Izin Periksa Akil

Dia menyatakan, pihaknya mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh kementerian,lembaga, dan pemerintah daerah selama ini. Banyak inovasi pelayanan yang sudah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti di bidang pelayanan KTP, SIM, paspor, perijinan dan lain-lain.

Namun banyak juga instansi yang melakukan pelayanan publik tidak maksimal, dengan membentuk institusi baru tapi pelayanannya tetap sama dengan sebelumnya. Ada juga yang melakukan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM). “Tetapi ada juga yang sering pesan skor, supaya dinilai baik,” tandasnya. (esy/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jimly dan Mahfud Diminta Hentikan Perseteruan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler