jpnn.com - JAKARTA – Efek domino anjloknya harga minyak terus terjadi. Salah satunya tentu menghantui nasib para pekerjanya. Ancaman PHK besar-besaran pun terus menjadi isu yang ramai dibicarakan. Tak hanya itu, perusahaan minyak Indonesia pun diminta menghentikan sementara (moratorium) perekrutan pekerja baru.
Kepala Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Elan Biantoro mengatakan, kondisi di Indonesia sebenarnya jauh lebih baik daripada di negara lain. Sebab, pemerintah berusaha keras agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. "Sudah sikap SKK Migas, pengurangan pegawai opsi terakhir," ujar Elan kemarin (31/1).
BACA JUGA: Keren! Simak Keunggulan Dua Pesawat Airbus Garuda Indonesia yang Baru Datang
Sebagai wakil pemerintah, SKK Migas meminta perusahaan migas melakukan penghematan dulu. Mulai menghemat anggaran, mempermudah pensiun dini, dan tidak menghalangi pekerja yang pensiun alami.
Proses PHK, lanjut Elan, memang harus disampaikan kepada SKK Migas. Sebab, semua rencana kerja dan anggaran atau work program and budget (WP&B) perusahaan untuk 2016 sudah diteken pada akhir tahun lalu. Nah, di dalam WP&B itu, sudah dianggarkan bujet untuk gaji pegawai. "Kalau mau direvisi, misalnya ada pengurangan pegawai, harus disampaikan lagi ke SKK Migas untuk mendapat persetujuan," jelasnya.
BACA JUGA: Cukai Tembakau Sudah Tinggi, Gappri: Tak Perlu Dinaikkan Lagi
Meski gaungnya makin besar, lanjut Elan, baru Chevron Indonesia yang mengajukan revisi WP&B. Meski tidak menyebut secara detail apa yang diinginkan perusahaan itu, Elan menyatakan bahwa pengajuannya belum disetujui SKK Migas. "Masih dibahas," katanya.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Wiratmaja Puja mengatakan, moratorium itu menjadi salah satu jalan terbaik untuk saat ini. Daripada merekrut pegawai baru yang bisa membebani keuangan perusahaan, lebih baik menunda perekrutan. Apalagi, beberapa perusahaan juga memilih untuk tidak memberhentikan pekerja.
BACA JUGA: Libatkan 4 BUMN, Marzuki: Jangan Sampai Jokowi Ditelikung Bawahan
Informasi soal moratorium sudah diterimanya. Namun, dia tidak menampik ada perusahaan yang memilih untuk memutus hubungan kerja demi efisiensi. Salah satunya Chevron yang akan mengurangi 1.700 pegawai.
Pemerintah, lanjut Wirat, berusaha keras agar tidak terjadi ledakan PHK dari perusahaan minyak. Salah satunya dengan meminta pengurangan pegawai dilakukan secara natural. Termasuk tidak menambah pegawai baru. "Kalau ada yang pensiun, ya pensiun," tuturnya.
Berdasar catatan Jawa Pos, selain Chevron, ada Royal Dutch Shell yang dikabarkan memutuskan hubungan kerja dengan 6.500 pegawainya.
Begitu juga perusahaan jasa minyak dan gas bumi, Shlumberger, terhadap 11 ribu karyawannya. Terakhir, PT Pertamina (Persero) juga menyebutkan, opsi pengurangan karyawan di sektor hulu dan pengolahan bisa terjadi.(dim/c7/agm/pda)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OJK Optimistis Ekonomi Tumbuh Di Atas 5 Persen
Redaktur : Tim Redaksi