jpnn.com, DAEGU - Keimyung University di Korea Selatan menghadirkan anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun untuk menyampaikan kuliah umum, Jumat (25/5). Dalam kuliah umum yang digelar di Keimyung University di Daegu, legislator Golkar ini mempromosikan konsep Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Misbakhun dalam forum bertitel General Lecture 2018 K-NICE Expert Invitation Forum for East Asia Entrepeneurship and Start Up in Indonesia itu menyampaikan materi berjudul Indonesia on Jokowi Presidency Era. Di hadapan sekitar 300 mahasiswa pascasarjana Keimyung University, Misbakhun menyatakan bahwa Presiden Jokowi mengusung Nawacita demi meningkatkan kualitas hidup rakyat.
BACA JUGA: Jokowi Tegaskan Perpres TNI Perangi Teroris hanya Hal Teknis
Jokowi lantas menggenjot program-program prorakyat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). “Ini adalah upaya-upaya besar Jokowi untuk mengatasi kemiskinan, red),” ujar Misbakhun sebagaimana dikutip JawaPos.Com.
Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menjelaskan, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp 161,9 triliun dalam APBN 2018 untuk mengentaskan kemiskinan. Anggaran itu untuk membiayai berbagai program yang diarahkan pada 40 persen keluarga termiskin demi mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 sebesar 71,5.
BACA JUGA: Video Ancaman Bunuh Jokowi Direkam 3 Bulan Lalu
"Tercatat anggaran pengentasan kemiskinan pada 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 158,4 triliun. Kenaikan anggaran tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat program perlindungan sosial," paparnya.
Pada 2018, urai Misbakhun, pemerintah Indonesia juga menjalankan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Angka itu naik dari 1,26 juta KPM pada tahun lalu.
BACA JUGA: Ketua DPR Bela Keputusan Jokowi Kucurkan Gaji ke-13 plus THR
Ada pula Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar pada 2017 untuk 6 juta KPM, pada tahun ini meningkat menjadi 10 juta KPM. “Penerima manfaat PKH juga menerima jaminan kesehatan dan termasuk biaya pendidikan,” sebutnya.
Sedangkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mencakup 92,4 juta jiwa pada 2018. Jumlah itu mengalami peningkatan 5,2 persen dibanding 2017 sebanyak 86,4 juta jiwa.
Sedangkan di bidang pendidikan, KIP mencakup 17,9 juta siswa. Di bidang pendidikan juga ada beasiswa Bidik Misi.
“Program perlindungan sosial di era Pemerintahan Jokowi-JK merupakan upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program ini terbukti efektif mengurangi kemiskinan,” jelasnya.
Misbakhun dalam kuliah umum itu juga memaparkan program unggulan Presiden Jokowi tentang dana desa. Menurutnya, anggaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun.
"Alokasi dana desa pada 2015 sebesar Rp 20 triliun sehingga setiap desa rata-rata memperoleh Rp 280 juta. Setahun kemudian dananya melonjak menjadi Rp 46,98 triliun sehingga setiap desa menerima sebesar Rp 628 juta," jelasnya.
Peningkatan alokasi dana desa pada 2017 yang mencapai Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima Rp 800 juta, juga dijelaskan oleh Misbakhun. Menurutnya, program itu merupakan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
"Program dana desa bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia. Kunci keberhasilan bagi kesejahteraan masyarakat dalam membangun desa adalah sentuhan kuat inisiatif, inovasi, dan kerja sama yang kuat antara aparat desa dengan masyarakat,” tegasnya.(gwn/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Halo Para Ketua OSIS, Simak Pesan dari Presiden Jokowi Ini
Redaktur : Tim Redaksi