Menurutnya, keputusan tersebut memberi ruang kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap BBM bersubsidi jika terjadi fluktuasi ICP di atas rata 15 persen selama enam bulan. "Sudah barang pasti penyesuaian harga BBM berpotensi menaikan harga-harga lainnya, namun hampir pasti hal ini terjadi sementara saja dan tentunya pemerintah sudah menyiapkan berbagai program agar kenaikan ini bisa diantisifasi," kata Herman di Jakarta, Senin (2/4).
Dijelaskannya, program itu misalnya operasi pasar murah, penambahan raskin ke-13 dan 14, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), beasiswa untuk siswa tidak mampu, infrastruktur pedesaan dan banyak program reguler yang sudah teralokasikan di masing-masing kementerian.
"Jadi pemerintah sudah menyiapkan berbagai cara perlindungan sosial dan tidak mungkin pemerintah membiarkan rakyatnya terbebani dengan hal ini," kata Herman yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.
Justru, kata dia, jika harga tidak disesuaikan dengan kenaikan harga minyak internasional, pastinya dalam waktu ke depan anggaran pembangunan akan menurun karena dialokasikan dalam rangka menutup membengkaknya subsidi BBM. "Hal ini akan mengkoreksi pertumbuhan ekonomi, yang akibatnya lapangan kerja terganggu dan menurunkan ketersediaan lapangan perkerjaan, dan kalau tidak bekerja maka rakyat tidak punya pendapatan alias miskin," ujarnya.
Ia mengatakan, penyesuaian harga BBM memang bukan keputusan populis bahkan dipastikan mendapatkan pertentangan dari masyarakat, apalagi nyata-nyata ada provokatornya.
"Jadi, bagi Presiden SBY dan Partai Demokrat hampir pasti popularitasnya terkoreksi dengan penyesuaian ini, namun pengorbanan popularistas ini tentunya semata-mata untuk perlindungan ekonomi nasional, kekuatan ekonomi bangsa, dan kesejahteraan rakyat kedepan," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia, Negeri Bencana Minim Anggaran
Redaktur : Tim Redaksi