jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan setiap kepala daerah yang berwenang menyalurkan anggaran bantuan terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), agar tidak menggunakannya dengan asal-asalan.
Ganjar pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk mengawasi penyaluran bantuan tersebut.
BACA JUGA: Gegara Hal ini, Ganjar Pranowo Didoakan jadi Capres Oleh Santri di Kalbar
Menurut Ganjar, struktur BPK harus diisi oleh orang-orang yang memang ahli dalam mengelola keuangan dengan tujuan agar akuntabilitas daerah tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dana-dana kedaerahan.
"Presiden sudah mendorong dana tak terduga bisa digunakan, tetapi kan enggak boleh ngawur dan asal-asalan. Inilah tenaga ahli teknisnya penting menjadi garda terdepan menjaga akuntabilitas daerah," kata Ganjar di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Selasa (13/9).
BACA JUGA: Soal Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi, KAMMI: Sosialisasikan Secara Masif
Lebih lanjut, terkait merangkaknya tingkat inflasi di sejumlah daerah seluruh Indonesia, anggaran daerah yang tersedia dan yang akan dikeluarkan harus diawasi agar anggaran yang ada tidak jebol.
Ganjar meminta untuk menutup segala potensi-potensi yang memungkinkan terjadi jebolnya anggaran. Dia juga ingin memastikan tidak ada pihak yang mengambil untung ditengah penyesuaian BBM.
BACA JUGA: Antam Salurkan Bantuan PUMK Kepada Mitra Binaan di Kalbar Rp 520 Juta
"Persis seperti hari ini kita menangani inflasi, butuh teknis orang yang mengerti dan paham pengelolaan keuangan. Sehingga pintu-pintu yang bikin jebolnya anggaran mesti ditutup," ucap Ganjar.
Dalam kesempatan itu turut disampaikan bahwa seluruh 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada 2022.
Meski begitu, Ganjar mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan menjaga integritas. Kata Ganjar, tetap ada catatan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan daerah.
Ganjar juga berpesan, iklim pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bebas korupsi juga tetap harus dipertahankan.(chi/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjualan Batu Bara PTBA Meningkat Jadi Sebegini
Redaktur & Reporter : Yessy Artada