jpnn.com, JAMBI - Wakil Ketua DPR RI Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc. menjadi pembicara orasi ilmiah dalam rangka wisuda ke-77 Program Doktor, Magister, Profesi, Sarjana dan Diploma Universitas Jambi, Sabtu, 12 Agustus 2017. Fadli dalam orasi ilmiah itu menyinggung persoalan ketimpangan ekonomi dan demokrasi di Indonesia.
Di hadapan Rektor Universitas Jambi (UNJA) Prof. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D. beserta jajaran rektorat, Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra serta ribuan wisudawawan dan wisudawati Universitas Jambi, Fadli membuka orasinya dengan persoalan konflik horisontal yang belakangan marak terjadi di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Komisi III DPR Soroti Sistem Mutasi dan Promosi Jaksa di Maluku
Fadli menilai merenggangnya kohesi sosial dan munculnya ketegangan di tengah-tengah masyarakat tidak hanya diakibatkan oleh sentimen suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Sebab, ketimpangan juga memberi andil pada pudarnya kohesi sosial.
Politikus Partai Gerindra itu meyakini merenggangnya kohesi sosial selama ini sebenarnya akibat kondisi struktural tertentu yang sama sekali tak bersifat SARA. Sebab, justru penyebabnya adalah ketidakadilan sosial.
BACA JUGA: Pansus Angket KPK: Pengakuan Niko Terbukti, Rumah Sekap Memang Ada
“Struktur yang telah dan selalu membuat gesekan itu muncul selama ini, dalam catatan saya, tak lain adalah ketidakadilan sosial. Jika struktur ekonomi-politik mulai dan makin tidak adil, maka pada saat itulah gesekan sosial terjadi dan kohesi sosial mulai melonggar,” tuturnya.
Peraih gelar M.Sc dari London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris itu menegaskan, ketimpangan sama sekali tidak boleh diabaikan. Menurutnya, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas.
BACA JUGA: Komisi III DPR Soroti Kejahatan Narkoba dan Asusila di Maluku
“Inilah sebenarnya yang menjadi ancaman terbesar kebinekaan kita. Problemnya, pemerintahan saat ini terus-menerus fokus pada pembangunan infrastruktur yang tidak punya implikasi jangka pendek bagi kehidupan ekonomi rakyat, dan mengabaikan hadirnya problem ketimpangan ini,” ulasnya.
Fadli juga menilai mencuatnya masalah ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir seharusnya membuat Indonesia meninjau kembali corak pembangunan yang selama ini diterapkan. Ke depan, lanjutnya, corak pembangunan harus semakin inklusif.
“Untuk menciptakan pembangunan inklusif tersebut, persis di situ terletak urgensi gagasan demokrasi ekonomi,” sebutnya.
Lebih lanjut Fadli menjelaskan, ada tiga prinsip yang membuat kenapa gagasan demokrasi ekonomi penting untuk diterapkan. Yakni prinsip keadilan sosial, partisipasi dan intervensi.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan distribusi kesejahteraan diatur oleh mekanisme pasar. Pemerintah harus terlibat aktif dalam membentuk struktur perekonomian yang adil melalui sejumlah intervensi struktural,” tegasnya.
Karena itu, Fadli juga mengingatkan pemerintah agar ke depan lebih fokus melakukan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan sektor pertanian dan perdesaan. Sebab, di perdesaan pula sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidup mereka.
“Bagi negara agraris seperti Indonesia, mengatasi ketimpangan desa-kota memang berimplikasi serius. Daya dorongnya bagi perekonomian nasional sangat besar. Inilah yang akan jadi perekat demokrasi dan kebangsaan kita,” sambungnya.
Pada bagian akhir orasi ilmiah, Fadli memberikan pesan khusus kepada para wisudawan/wisudawati agar ikut ikut mengatasi ketimpangan serta merawat Pancasila dan kebinekaan.
“Maka selepas belajar dari Universitas Jambi ini, jangan hanya jadi sarjana pemburu kerja, tapi jadilah wirausahawan. Pahamilah bahwa perekonomian mayoritas rakyat Indonesia saat ini ditopang oleh usaha kecil dan mikro, atau yang dulu oleh Bung Hatta disebut sebagai ekonomi rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, menjadi hal yang sangat ironis jika perguruan tinggi di Indonesia hanya bisa menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang hanya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar atau asing. “Sangat jauh dari realitas ekonomi rakyat,” tegasnya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Desak BUMN Dukung Program Pemprov
Redaktur & Reporter : Antoni