jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai akan mudah membongkar kasus dugaan korupsi dana pensiun (dapen) 4 perusahaan negara yang dilaporkan Menteri BUMN Erick Thohir. Pangkalnya, memiliki modus serupa dengan perkara yang pernah ditangani, PT ASABRI (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Iya, kalau ada kemiripan pola, Kejaksaan Agung ada pengalaman untuk mengusut dan membongkar karena belajar dari pengalaman tadi," kata Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana (FIA Unkris) terpilih, Ade Reza Hariyadi, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/10) malam.
BACA JUGA: Kejagung Usut Dugaan Proyek Fiktif Telkomsigma, Kerugian Negaranya Sebegini
Diketahui, Erick Thohir, melaporkan Perum Perhutani, IDFood, PTPN, dan PT Angkasa Pura I (Persero) kepada Kejagung karena diduga melakukan penyimpangan dalam tata kelola dana pensiun. Bahkan, ia menyebut modusnya mirip seperti ASABRI dan Jiwasraya.
Dalam kasus ASABRI dan Jiwasraya, beberapa aktor intelektualnya, seperti Heru Hidayat dan Benny Tjokro, dihukum berat. Bahkan, mereka juga divonis mengembalikan kerugian negara yang nilainya triliunan rupiah.
BACA JUGA: Kejagung Ungkap Status Uang Rp 27 Miliar di Kasus Korupsi BTS Kominfo
Lebih jauh, Ade Reza menyampaikan, penyimpangan dapen BUMN merupakan praktik baru dalam menggasak uang negara. Sebelum-sebelumnya, bermain pada pengadaan barang/jasa.
Menurutnya, dapen menjadi target baru korupsi lantaran tidak dikelola secara transparan serta akuntabilitas dan pengawasannya lemah. "Sehingga, menjadi celah penyimpangan," jelasnya.
BACA JUGA: Korupsi BTS Kominfo, Begini Pernyataan Terbaru Kejagung
Ade Reza pun mengapresiasi langkah Erick melaporkan kasus ini kepada Kejagung. Sebab, menunjukkan Ketua Umum PSSI itu berkomitmen kuat membangun tata kelola yang baik di tubuh BUMN.
"Sebagai Menteri BUMN, dia bekerja untuk memastikan bahwa prinsip good corporate governance bisa diterapkan di seluruh BUMN di bawahnya," jelasnya.
Dengan begitu, pelaporan tersebut juga bisa menimbulkan efek bola salju atau membongkar penyimpangan-penyimpangan lain yang belum terekspose. "Ini bisa menjadi entry point untuk bongkar kemungkinan skandal di lembaga pengelola dana pensiun," tandas Ade Reza. (dil/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif