jpnn.com, KEBAYORAN BARU - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan politik pembangunan Indonesia seharusnya difokuskan pada upaya menyejahterakan rakyat dan memajukan kebudayaan nasional dalam mengisi kemerdekaan.
Dia mengatakan pesan tersebut saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
BACA JUGA: Di Depan Jokowi, Puan Pastikan Dukung Penuh Pembangunan IKN
"Sasaran pembangunan tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga menjangkau pembangunan karakter bangsa," kata mantan Menko PMK ini di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa
Menurut Puan, setelah amendemen UUD 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang dirumuskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
BACA JUGA: Puan: Jangan Terjadi Lagi Permasalahan Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia
Namun, kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu, aturan tersebut belum optimal dalam mengarahkan pembangunan nasional.
"Keberadaan undang-undang ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh dirasakan belum optimal," ujar Puan.
BACA JUGA: Makna Kebaya dan Batik yang Dipakai Puan di Sidang Tahunan
Dia menyebut presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota memiliki visi-misi pembangunan masing-masing.
Menurut Puan, visi dan misi dari pemimpin itu akhirnya menggantikan tujuan pembangunan bangsa dan negara.
"Realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional bangsa Indonesia sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda. Sehingga terkesan pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek," ujar eks Ketua Fraksi PDIP itu.
Dia berharap politik pembangunan bisa mengintegrasikan pemerintahan pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional.
"Memperkuat dan mempertajam upaya yang diarahkan pada pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia, pembangunan kedaulatan pangan nasional, penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata," kata Puan. (ast/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Aristo Setiawan