Berpihak ke Nelayan, Anies Bakal Cabut Kebijakan Era Jokowi Ini

Kamis, 28 Desember 2023 – 17:19 WIB
Forum Desak Anies di Pantai Blimbingsari, Banyuwangi, Kamis (28/12/2023). Foto: Timnas AMIN

jpnn.com, BANYUWANGI - Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri event Desak Anies di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12).

“Ini Desak Anies yang pertama kali dikerjakan di ruang terbuka di tepi pantai, bersama masyarakat nelayan di Banyuwangi,” ujar Anies.

BACA JUGA: Menggunakan Akronim AMIN, Anies Dilaporkan LIDEMA ke Bawaslu

Anies pun mendengarkan berbagai aspirasi nelayan dan warga di Banyuwangi yang disampaikan kepadanya.

“Ketika sampai di sini saya baca keluhannya, nelayan kecil merana. Harga jual rendah. Solar murah. Anak nelayan terlantar,” papar dia.

BACA JUGA: Anies Minta Ibu-Ibu MELATI AMIN Terus Bersuara soal Lonjakan Harga

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu mengungkapkan prinsip dalam menyusun kebijakan yang mengedepankan keadilan.

“Ada kesempatan bagi semua pelaku. Di sektor perikanan ada yang besar ada yang kecil. Prinsipnya membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tidak perlu dimusuhi,” tegasnya.

BACA JUGA: Anies Bicara soal Pantai Blimbingsari Banyuwangi, Bukan Belimbing Sayur

“Nah, apakah kebijakan sekarang membesarkan yang kecil? Tidak. Kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) kami tidak setuju. Kami membuat regulasi yang membuat nelayan tradisional bisa melaut dengan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk hidup sejahtera.”

Anies pun menyatakan dalam menyusun kebijakan akan melibatkan nelayan.

"Di mana-mana setiap kali saya ke kampung nelayan selalu keluhannya solar. Padahal, 40-50 persen komponen biaya nelayan itu untuk solar. Kita sudah tahu nelayan membutuhkan solar. Insyaallah kita buat aturan yang memudahkan. Kita buat agar ada SPBN yang dekat dengan kampung nelayan. Prinsipnya akses BBM di laut, semudah BBM di daratan,” ucap Anies.

Dia pun mengungkapkan bahwa izin bagi nelayan kecil selama ini terlalu berbelit, berbeda dengan omnibus law untuk usaha besar.

“Izin untuk nelayan melaut ternyata ada banyak. Hitungannya kami ada 32 perizinan dan melibatkan 8 instansi pemerintah. Mengapa usaha besar dibuat izinnya mudah. Kenapa yang kecil selalu dipersulit? Kami ingin izin dibuat sederhana seperti yang telah kami buat di Jakarta,” ujarnya. (jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : JPNN.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler