jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaaan (Kemnaker) bersama Uni Eropa, ILO, dan UNODC meluncurkan program Protect Indonesia di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).
Peluncuran program ini menjadi momen penting dalam memberikan informasi dan akses yang luas bagi pekerja migran Indonesia terkait migrasi aman, perlindungan hak-hak ketenagakerjaan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
BACA JUGA: Kemnaker Terus Mendorong Balai Latihan Kerja Komunitas Jadi Inkubator Wirausaha
"Saya apresiasi komitmen dari Uni Eropa, ILO dan UNODC untuk terus mendukung pemerintah melindungi pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya melalui program Protect Indonesia," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya yang diwakili Direktur Bina Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kemnaker Rendra Setiawan.
Sebagai upaya menjawab kebutuhan akan layanan terpadu dan terkoordinasi yang responsif gender sejak dari desa, kata Menaker Ida Fauziyah, sejak tahun 2019, pihaknya dan ILO telah bekerja sama mendirikan Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap yang Responsif Gender (PILTSA-MRC).
BACA JUGA: Menaker Ida Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan di Indonesia
PILTSA-MRC didirikan di empat kabupaten percontohan, meliputi Cirebon, Tulungagung, Blitar, dan Lampung Timur.
Sebanyak 5.268 pekerja migran yang 90 persennya merupakan pekerja perempuan telah dilayani oleh PILTSA-MRC.
BACA JUGA: Menaker Ida Komitmen Terus Tingkatkan Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Makau
Selain itu, sebanyak 138 pekerja migran telah mendapatkan layanan informasi ketenagakerjaan, psikososial, kesehatan, bantuan sosial, penanganan kasus, bantuan hukum, serta berbagai pelatihan perencanaan pra migrasi, manejemen keuangan dan hak-hak ketenagakerjaan yang diberikan kepada calon dan purna pekerja migran perempuan, keluarganya juga masyarakat.
"Ini wujud kepedulian Kemnaker untuk mempromosikan dan mengimplementasikan kebijakan dan manajemen migrasi kerja yang responsif gender," tegas Menaker Ida Fauziyah.
Sementara itu, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh menyampaikan migrasi kerja mampu mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di negara asal dan tujuan dari pekerja migran.
Migrasi kerja, lanjut Simrin, juga memberikan manfaat yang besar bagi pekerja migran, komunitas dan pemberi kerja.
"Kebijakan dan pendekatan tata kelola migrasi kerja harus lebih inklusif dan sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional," ujar Simrin. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi