jpnn.com - JAKARTA – Hingga kini status pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri masih menggantung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menggelar pertemuan dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Tapi pertemuan itu belum memunculkan secara resmi nama baru calon Kapolri pengganti Jendral Pol Sutarman.
Pertemuan presiden dengan Kompolnas tersebut berlangsung di kompleks Kantor Presiden, Jakarta. Meski pada sore harinya di Istana Bogor presiden menyatakan masih akan terlebih dulu menunggu proses praperadilan terhadap BG, kehadiran Kompolnas itu tetap memunculkan sejumlah spekulasi.
BACA JUGA: BG Terancam Dipanggil Paksa
Salah satunya terkait dengan kemungkinan presiden sedang mempersiapkan skenario alternatif jika dalam praperadilan BG ternyata kalah.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan, wacana penggantian calon Kapolri itu sempat menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Kompolnas dengan presiden Kamis malam (29/1). ”Tapi, ini belum ada nama resmi yang disampaikan (Kompolnas),” ujar Andi di kompleks Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (30/1).
BACA JUGA: Cegah KKN, Kada Diminta Segera Umumkan Kelulusan CPNS
Berdasar Undang-Undang (UU) Polri, Kompolnas-lah yang menjadi pengusul alternatif nama-nama calon Kapolri untuk dipilih presiden. ”Tapi, ini yang pasti, belum ada nama masuk,” imbuh Andi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Lalu apakah presiden sudah meminta? ”Kita lihat saja dulu. Kita ikuti dulu prosesnya,” elak Andi.
Saat ini Presiden Jokowi tidak berada di Jakarta. Kemarin sore rombongan presiden bertolak ke Solo, Jawa Tengah. Rencananya, Jokowi yang juga mengagendakan kunjungan ke Ngawi, Jawa Timur, mungkin baru kembali ke ibu kota Minggu (1/2).
BACA JUGA: Sepertiga Menterinya Jokowi Itu KW 2
Sementara itu, berbagai dorongan agar presiden membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri terus mengalir. Setelah Tim Independen (Tim 9) yang diketuai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif merekomendasikan hal tersebut, kemarin sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikriminalisasi juga bergerak. Mereka memasukkan dorongan pembatalan lewat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Kedatangan koalisi itu diterima salah seorang anggota Wantimpres KH Hasyim Muzadi. ”Intinya, kami menyampaikan, kondisi sekarang sudah begitu masif di tingkat masyarakat, meminta Budi Gunawan tidak dilantik,” kata salah seorang anggota koalisi Ray Rangkuti seusai pertemuan.
Ray berharap Wantimpres meneruskan fakta-fakta yang disampaikan koalisi kepada presiden. ”Agar disampaikan juga kepada presiden bahwa kami prihatin kasus ini masih berlarut-larut sampai saat ini,” imbuh direktur eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) tersebut. Ikut serta pula dalam rombongan sejumlah aktivis lain. Di antaranya rohaniwan Romo Benny Susetyo, Riza Damanik, dan Chalid Muhammad.
Menanggapi sejumlah dorongan yang terus mengalir tersebut, Mensesneg Pratikno meminta semua pihak bersabar. Dia menyatakan, jika memang sudah waktunya presiden mengambil keputusan, tentu segera ada pengumuman. ”Presiden masih menunggu (putusan praperadilan), itu final,” tegasnya. (dyn/c9/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jasad Korban AirAsia Tersebar di Perairan Sulbar dan Sulsel
Redaktur : Tim Redaksi