jpnn.com - GARUT - Sebanyak 1.605 orang yang sudah bertahun-tahun menjadi honorer, diangkat menjadi PPPK tenaga kesehatan formasi 2022. Pelantikan dilakukan oleh Bupati Garut Rudy Gunawan di Alun-alun Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (17/4).
"Penantian panjang saudara mendapatkan status yang jelas sebagai pegawai di puskesmas, di rumah sakit, di RSUD, hari ini Allah telah menakdirkan selesai," kata Rudy Gunawan.
BACA JUGA: Ini Alasan Kartika Satya Rajin Berbagi Informasi Seputar CPNS PPPK di YouTube
Pelantikan 1.605 PPPK dari RSUD dr Slamet Garut, dan puskesmas yang tersebar di 42 kecamatan itu dilakukan dengan pengambilan sumpah, penandatanganan berita acara, dan penyerahan surat keputusan simbolis kepada PPPK.
Para PPPK nakes Garut itu dilantik sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017, serta untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang PPPK.
BACA JUGA: Guru Honorer di Bantaeng Menangis Haru, Bukan soal PPPK 2022
Menurut Rudy, pelantikan tersebut merupakan hari yang bersejarah bagi seluruh pegawai pemerintahan yang sebelumnya berstatus kontrak atau honorer menjadi PPPK. Hal ini akan memberikan kepastian dan tentunya lebih sejahtera secara finansial.
Rudy menyampaikan pengangkatan status kerja itu merupakan apresiasi dan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Garut kepada pegawai yang selama ini sudah mengabdi tanpa status dan upah yang jelas.
BACA JUGA: Lulus Pascasanggah PPPK 2022, Begini Cara Guru Honorer Meluapkan Rasa Syukur
Menurut dia, mereka yang sebelumnya bertugas dengan status belum jelas itu memiliki tugas yang berat dan sudah memberikan banyak jasa dalam penanganan kesehatan, salah satunya menyelesaikan masalah Covid-19 di Kabupaten Garut.
"Kalian semua telah berjasa menyelesaikan masalah Covid-19 di Kabupaten Garut dengan segala risiko, malahan di antara kalian ada yang meninggal dunia ketika melaksanakan tugas," katanya.
Dia menambahkan keberadaan tenaga kesehatan yang tersebar di tiap daerah Kabupaten Garut telah ikut serta menurunkan angka kasus "stunting" atau gagal tumbuh pada anak dari sebelumnya 35 persen menjadi 23 persen.
Menurut dia, upaya tim kesehatan itu merupakan suatu prestasi yang harus diapresiasi karena sudah membantu menangani permasalahan kesehatan di masyarakat, salah satunya apresiasi penetapan status menjadi PPPK. "Sekarang mempunyai kejelasan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang diikuti dengan jaminan gaji yang sesuai dengan ketentuan," katanya.
Salah seorang PPPK yang baru dilantik, Nur Alim (30) mengatakan, suatu kebanggaan dan menjadi penantian panjang setelah melewati proses seleksi mulai dari administrasi secara daring, kemudian mengikuti tes di Kota Tasikmalaya.
Nur yang sudah tujuh tahun menjadi honorer di Puskesmas Sukamukti, Kecamatan Sukawening, itu mengaku senang dan bahagia bisa lolos hingga akhirnya dilantik menjadi PPPK. "Harapan saya ke depan mudah-mudahan diangkatnya saya menjadi PPPK, bisa meningkatkan kinerja saya di Puskesmas," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi