jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertekad mencegah tindakan korupsi di kalangan pejabat.
Oleh karenanya, Ganjar mengumpulkan bupati/wali kota hingga ketua DPRD se Jawa Tengah untuk mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan tindakan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: Selesaikan Persoalan Agraria, Gubernur Ganjar Minta Pendataan Sertifikasi Tanah Dipercepat
Seluruh bupati, wali kota, dan Ketua DPRD se Jawa Tengah itu menghadiri rapat koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi dalam upaya mewujudkan pemda yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi di Wilayah Pemprov Jateng, yang berlangsung di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (27/9).
"Kejadian yang hari ini masih ada. Ada saja yang ditangkap OTT. Itu enggak jauh-jauh, jual beli jabatan, minta-minta komisi, ngatur proyek, investasi, dipalak. Pokoknya nyebelinlah yang gitu-gitu," kata Ganjar yang dikutip JPNN.com, Rabu (28/9)
BACA JUGA: Tuan Guru Turmudzi & Ratusan Ulama NTB Doakan Ganjar Pranowo Jadi Presiden
Dia juga menyebutkan Inspektorat, Kemendagri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Tim Korpsugah dari KPK akan berperan aktif mencegah korupsi di Jateng.
"Saya ceritakan secara terbuka, ini lagi banyak yang ramai. Kejadian di Blora pemotongan BLT karena orang melihat itu kecil sekali, tetapi dari sisi kelakuan itu enggak benar," terangnya.
BACA JUGA: Dukung Ganjar Presiden 2024, Sukarelawan SDG Gelar Doa Bersama Untuk Indonesia
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengaku senang karena seluruh bupati, wali kota, pejabat provinsi, dan DPRD, semua ikut acara tersebut, agar bisa memperbaiki sistem, serta mencegah korupsi.
"Korupsi tidak cukup lip service (hanya di bibir). Buktinya, dikandani juga ngeyel, kemudian terjadi OTT di mana-mana," jelasnya.
Dia juga menyebutkan ketika harus mengesahkan APBD jangan ada kolusi antara legislatif dan eksekutif di daerah.
“Make it deal. Mereka membangun kesepakatan di situ, dengan syarat yang tidak penting ya mesti dibuang," ujarnya.
Ganjar juga mengingatkan agar DPRD mengontrol proyek yang bernilai di bawah Rp 200 juta.
"Jangan sampai ini menjadi proyek yang nanti menjadi bancaan. Saya sampaikan indikasi umpama, ada aspirasi masyarakat yang Rp 200 jutaan itu punya korupsi tinggi karena penunjukan langsung. Ini hati-hati,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron menilai upaya Ganjar dalam mencegah korupsi merupakan bentuk komitmen dari tagline Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi.
"Tadi komitmennya (Ganjar) aja ngapusi aja korupsi (tidak bohong tidak korupsi) itu yang kami tagih. Kami harapkan terimplementasi, bahwa setiap kepala daerah tidak boleh korup, tidak boleh ngapusi,” kata Ghufron.
Menurutnya, komitmen tersebut tidak sebatas dilakukan di kalangan Pemprov Jateng, tetapi di tata kelola dan juga pelaksanaan di lapangan.
"Sebetulnya korup itu bohong. Itu yang kami harapkan diimplementasi pelaksanaannya. Bukan hanya di pemprov, tapi harapannya dilaksanaakan pada tata kelola dan komitmen Aja Ngapusi Aja Korupsi, maka dijamin tidak akan terjadi korupsi," tutur Nurul. (mcr8/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra